Berita

jusuf kalla/net

Politik

NASIB BUDI GUNAWAN

Benarkah JK Tidak Punya Jalan Keluar dari Polemik Budi Gunawan?

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 19:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah kabar dirinya tidak mempunyai jalan keluar dari polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Konon, JK yang dianggap ahli dalam memecah kebuntuan, seperti dalam skandal Century dan perdamaian di Aceh di masa pemerintahan sebelumnya, tidak bisa berbuat banyak dalam kontroversi Budi Gunawan. Ia lebih banyak diam ketika menghadapi tekanan partai politik, publik dan elemen lain.

Namun, JK membantahnya. Menurut JK, persoalan Budi Gunawan adalah persoalan sederhana. Justru karena sederhana itulah maka ia lebih banyak diam.


"Justru, karena persoalan ini sederhana. (Persoalan Budi Gunawan) ini bukan di tangan pemerintah, tetapi di tangan pengadilan (praperadilan). Kita tunggu putusan pengadilan, ambil putusan setelah itu," ujar JK saat wawancara live dengan Metro TV beberapa saat lalu.

Mengenai desakan publik agar Presiden Joko Widodo menggunakan hak prerogatifnya, menurut JK, hak prerogatif presiden tidak boleh digunakan sembarangan.

"Hak prerogatif digunakan dalam waktu yang tepat. Tidak bisa stop perkara ini atau anu ini. Itu diktator, bukan hak prerogatif," tegas JK.

JK juga menekankan, pemerintah saat ini berusaha menjaga stabilitas hukum dan politik, terutama terkait polemik pencalonan Budi Gunawan.

"Kalau ambil tindakan tiba-tiba dalam posisi DPR telah setujui (pencalonan Budi), lalu dipotong, nanti kan ada masalah. Inti persoalannya kan masalah hukum, politik dan opini publik. Kalau hukum baik, maka baik politiknya, dan opini publik pun baik," ujar JK.

JK mengklaim setiap hari berkoordinasi dengan presiden, tetapi tidak hanya untuk persoalan Budi Gunawan.

"Saya tiap hari juga mengamati dan bicara dengan presiden, dengan teman2 di luar, tapi paling penting tetap menyelamatkan pemerintahan," tambah JK. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya