Berita

jusuf kalla/net

Politik

NASIB BUDI GUNAWAN

Benarkah JK Tidak Punya Jalan Keluar dari Polemik Budi Gunawan?

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 19:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah kabar dirinya tidak mempunyai jalan keluar dari polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Konon, JK yang dianggap ahli dalam memecah kebuntuan, seperti dalam skandal Century dan perdamaian di Aceh di masa pemerintahan sebelumnya, tidak bisa berbuat banyak dalam kontroversi Budi Gunawan. Ia lebih banyak diam ketika menghadapi tekanan partai politik, publik dan elemen lain.

Namun, JK membantahnya. Menurut JK, persoalan Budi Gunawan adalah persoalan sederhana. Justru karena sederhana itulah maka ia lebih banyak diam.


"Justru, karena persoalan ini sederhana. (Persoalan Budi Gunawan) ini bukan di tangan pemerintah, tetapi di tangan pengadilan (praperadilan). Kita tunggu putusan pengadilan, ambil putusan setelah itu," ujar JK saat wawancara live dengan Metro TV beberapa saat lalu.

Mengenai desakan publik agar Presiden Joko Widodo menggunakan hak prerogatifnya, menurut JK, hak prerogatif presiden tidak boleh digunakan sembarangan.

"Hak prerogatif digunakan dalam waktu yang tepat. Tidak bisa stop perkara ini atau anu ini. Itu diktator, bukan hak prerogatif," tegas JK.

JK juga menekankan, pemerintah saat ini berusaha menjaga stabilitas hukum dan politik, terutama terkait polemik pencalonan Budi Gunawan.

"Kalau ambil tindakan tiba-tiba dalam posisi DPR telah setujui (pencalonan Budi), lalu dipotong, nanti kan ada masalah. Inti persoalannya kan masalah hukum, politik dan opini publik. Kalau hukum baik, maka baik politiknya, dan opini publik pun baik," ujar JK.

JK mengklaim setiap hari berkoordinasi dengan presiden, tetapi tidak hanya untuk persoalan Budi Gunawan.

"Saya tiap hari juga mengamati dan bicara dengan presiden, dengan teman2 di luar, tapi paling penting tetap menyelamatkan pemerintahan," tambah JK. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya