Berita

jusuf kalla/net

Politik

NASIB BUDI GUNAWAN

Benarkah JK Tidak Punya Jalan Keluar dari Polemik Budi Gunawan?

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 19:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah kabar dirinya tidak mempunyai jalan keluar dari polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Konon, JK yang dianggap ahli dalam memecah kebuntuan, seperti dalam skandal Century dan perdamaian di Aceh di masa pemerintahan sebelumnya, tidak bisa berbuat banyak dalam kontroversi Budi Gunawan. Ia lebih banyak diam ketika menghadapi tekanan partai politik, publik dan elemen lain.

Namun, JK membantahnya. Menurut JK, persoalan Budi Gunawan adalah persoalan sederhana. Justru karena sederhana itulah maka ia lebih banyak diam.


"Justru, karena persoalan ini sederhana. (Persoalan Budi Gunawan) ini bukan di tangan pemerintah, tetapi di tangan pengadilan (praperadilan). Kita tunggu putusan pengadilan, ambil putusan setelah itu," ujar JK saat wawancara live dengan Metro TV beberapa saat lalu.

Mengenai desakan publik agar Presiden Joko Widodo menggunakan hak prerogatifnya, menurut JK, hak prerogatif presiden tidak boleh digunakan sembarangan.

"Hak prerogatif digunakan dalam waktu yang tepat. Tidak bisa stop perkara ini atau anu ini. Itu diktator, bukan hak prerogatif," tegas JK.

JK juga menekankan, pemerintah saat ini berusaha menjaga stabilitas hukum dan politik, terutama terkait polemik pencalonan Budi Gunawan.

"Kalau ambil tindakan tiba-tiba dalam posisi DPR telah setujui (pencalonan Budi), lalu dipotong, nanti kan ada masalah. Inti persoalannya kan masalah hukum, politik dan opini publik. Kalau hukum baik, maka baik politiknya, dan opini publik pun baik," ujar JK.

JK mengklaim setiap hari berkoordinasi dengan presiden, tetapi tidak hanya untuk persoalan Budi Gunawan.

"Saya tiap hari juga mengamati dan bicara dengan presiden, dengan teman2 di luar, tapi paling penting tetap menyelamatkan pemerintahan," tambah JK. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya