Berita

komjen budi gunawan

Politik

Para Elite Jangan Perkeruh Suasana Jika BG Batal Dilantik

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 16:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Elite politik diharap mendukung keputusan presiden soal kemungkinan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polri.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, kepada wartawan dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat sore (13/2). Menurut dia, kebesaran hati dan kenegarawanan para pimpinan kelompok politik dibutuhkan untuk mendukung situasi politik nasional agar lebih kondusif bagi pemerintah menjalankan agenda-agendanya.

Ia yakin publik pun bisa memahami dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri adalah hak prerogatif presiden.


"Presiden Jokowi, sebagaimana dilindungi konstitusi, harus diberikan kesempatan untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya sehingga bisa menjalankan amanah rakyat secara optimal," kata Dimas.

Dimas mengharapkan elite politik berbesar hati dan tidak menggunakan momentum ini untuk mempolitisasi situasi. Apalagi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bekerjasama mensejahterakan rakyat dan bukan sebaliknya malah saling bertengkar terkait posisi atau jabatan.   

Dalam keterangan pers yang sama, salah satu Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Donny Ardyanto, juga mengatakan hal sama. Dia meminta partai-partai pendukung Jokowi untuk tidak merepotkan presiden dan konsisten dalam mendukung agenda-agenda perubahan. Para elite politik, baik yang berada di Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat sebaiknya menyadari hak prerogatif presiden tersebut.

"Partai-partai pendukung Jokowi sendiri harus menyadari akan hal itu sebagai konsekuensi logis telah mendukungnya sebagai presiden, dan bukan malah mendelegitimasinya," imbuh Donny. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya