Berita

komjen budi gunawan

Politik

Para Elite Jangan Perkeruh Suasana Jika BG Batal Dilantik

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 16:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Elite politik diharap mendukung keputusan presiden soal kemungkinan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polri.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, kepada wartawan dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat sore (13/2). Menurut dia, kebesaran hati dan kenegarawanan para pimpinan kelompok politik dibutuhkan untuk mendukung situasi politik nasional agar lebih kondusif bagi pemerintah menjalankan agenda-agendanya.

Ia yakin publik pun bisa memahami dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri adalah hak prerogatif presiden.


"Presiden Jokowi, sebagaimana dilindungi konstitusi, harus diberikan kesempatan untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya sehingga bisa menjalankan amanah rakyat secara optimal," kata Dimas.

Dimas mengharapkan elite politik berbesar hati dan tidak menggunakan momentum ini untuk mempolitisasi situasi. Apalagi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bekerjasama mensejahterakan rakyat dan bukan sebaliknya malah saling bertengkar terkait posisi atau jabatan.   

Dalam keterangan pers yang sama, salah satu Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Donny Ardyanto, juga mengatakan hal sama. Dia meminta partai-partai pendukung Jokowi untuk tidak merepotkan presiden dan konsisten dalam mendukung agenda-agenda perubahan. Para elite politik, baik yang berada di Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat sebaiknya menyadari hak prerogatif presiden tersebut.

"Partai-partai pendukung Jokowi sendiri harus menyadari akan hal itu sebagai konsekuensi logis telah mendukungnya sebagai presiden, dan bukan malah mendelegitimasinya," imbuh Donny. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya