Berita

komjen budi gunawan

Politik

Para Elite Jangan Perkeruh Suasana Jika BG Batal Dilantik

JUMAT, 13 FEBRUARI 2015 | 16:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Elite politik diharap mendukung keputusan presiden soal kemungkinan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polri.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, kepada wartawan dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat sore (13/2). Menurut dia, kebesaran hati dan kenegarawanan para pimpinan kelompok politik dibutuhkan untuk mendukung situasi politik nasional agar lebih kondusif bagi pemerintah menjalankan agenda-agendanya.

Ia yakin publik pun bisa memahami dilantik atau tidaknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri adalah hak prerogatif presiden.


"Presiden Jokowi, sebagaimana dilindungi konstitusi, harus diberikan kesempatan untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya sehingga bisa menjalankan amanah rakyat secara optimal," kata Dimas.

Dimas mengharapkan elite politik berbesar hati dan tidak menggunakan momentum ini untuk mempolitisasi situasi. Apalagi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bekerjasama mensejahterakan rakyat dan bukan sebaliknya malah saling bertengkar terkait posisi atau jabatan.   

Dalam keterangan pers yang sama, salah satu Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Donny Ardyanto, juga mengatakan hal sama. Dia meminta partai-partai pendukung Jokowi untuk tidak merepotkan presiden dan konsisten dalam mendukung agenda-agenda perubahan. Para elite politik, baik yang berada di Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat sebaiknya menyadari hak prerogatif presiden tersebut.

"Partai-partai pendukung Jokowi sendiri harus menyadari akan hal itu sebagai konsekuensi logis telah mendukungnya sebagai presiden, dan bukan malah mendelegitimasinya," imbuh Donny. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya