Seiring makin dekatnya pelaksanaan kongres IV di Bali 28 Februari nanti, berbagai persoalan yang selama ini melingkupi kepemimpinan DPP PAN mulai bermunculan.
Ketua DPD PAN Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Abdul Wahid, misalnya, menilai kepemimpinan PAN lima tahun terakhir ini tidak terkelola baik, bahkan cenderung sentralistis dan sangat birokratis.
Pelayanan DPP PAN terhadap kader-kader partai dari daerah-daerah sangat berbelit-belit. Akibatnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan kebijakan DPP PAN selalu high cost.
"Banyak sekali transaksi-transaksi yang seharusnya tidak perlu karena ini berkaitan dengan kader-kader partai sendiri. Aroma transaksional setiap urusan sudah sangat kental sekali. Dan kondisinya sudah sangat memprihatinkan," kata Abdul Wahid.
Mantan calon bupati Tanah Laut ini memberikan contoh. Misalnya, ada kader PAN yang mau jadi pimpinan dewan harus berjuang berbulan-bulan demi sekadar menemui elite PAN di Jakarta.
"Berapa biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk sebuah rekomendasi. Padahal mereka sudah habis-habisan berjuang untuk memperoleh kursi di Dapilnya," kata dia.
Lebih jauh Abdul Wahid mengingatkan kepada semua pihak tentang perlunya perubahan kepemimpinan PAN. Kondisi partai yang sudah memprihatinkan jangan dipertahankan.
"Perubahan adalah
sunnatullah. Dimana Allah sudah mengingatkan bahwa 'Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau bangsa, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri'," ujarnya.
Menurutnya, PAN masa depan memerlukan sosok pemimpin yang energik dan progresif serta mau mengayomi dan melayani kader-kader di daerah. Tantangan kebangsaan sangat berat, dan karena itu PAN harus mampu menyiapkan kader-kader partai sebanyak mungkin agar mampu berkontribusi positif untuk pembangunan bangsa dan negara. Pengelolaan partai juga harus lebih rapi, lebih aspiratif dan melibatkan semua elemen yang ada.
"Bukan seperti sekarang ini, sangat sentralistis dan hanya dikelola oleh beberapa orang . Banyak sekali pemecatan-pemecatan yang tidak perlu, PAW tidak melalui mekanisme yang dibenarkan UU dan AD/ART," tutup Abdul Wahid.
[ald]
