Persoalan banjir di DKI Jakarta yang akut diwarnai faktor letak yang berada di dataran rendah dan juga terkait erat dengan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi.
Penanganan banjir Jakarta juga harus melibatkan lintas kementerian dan lembaga serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Senator DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, mengatakan, persoalan banjir Jakarta tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta sendirian. Karena itu, Presiden Jokowi harus membuat badan khusus untuk menghalau banjir di Jakarta dan daerah sekitarnya.
Menurut dia, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dari penataan waduk, pembuatan sodetan, penataan sistem drainase, penambahan pompa, atau rencana pembangunan waduk di Ciawi patut diapresiasi. Tapi tidak akan menyelamatkan Jakarta dari banjir.
Selama kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane tidak dipulihkan serta fungsi kawasan Bogor, Puncak, Cianjur, sebagai daerah resapan air juga tidak dipulihkan, Jakarta akan terus banjir.
"Karena proses pemulihan ini lintas provinsi dan kementerian, presiden harus membuat badan yang khusus untuk mengurusi koordinasi antar wilayah Jabodetabek dan sekitarnya,†ujar Fahira yang menjabat Wakil Ketua Komite III DPD RI, Rabu (11/2).
Menurut Fahira, badan khusus ini dibutuhkan agar tercipta penguatan koordinasi untuk penataan tata ruang agar Jakarta dan daerah sekitarnya bisa sama-sama tumbuh, bebas banjir, punya infrastruktur yang mantap serta jaringan transportasi lebih baik.
"Koordinatornya bisa menteri yang ditunjuk Presiden atau salah satu gubernur yang wilayahnya masuk Jabodetabek. Bisa Gubernur Jakarta, Jawa Barat, atau Banten," usul Fahira.
Badan khusus ini, lanjut Fahira, bisa meminta daerah resapan air seperti Bogor dan Cianjur untuk tidak dibangunkan perumahan atau perkantoran serta percepatan pembuatan waduk terutama di Bogor. Badan ini juga berhak meminta Pemerintah Provinsi Jakarta meninjau ulang izin-izin perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta yang juga menjadi biang banjir ibukota.
"Kalau tidak ada terobosan seperti ini, Jakarta akan tenggelam. Suka tidak suka Jakarta adalah ibukota. Kalau Jakarta lumpuh, Indonesia juga bisa terancam lumpuh. Jadi ini untuk kepentingan nasional," tandasnya.
[ald]
