Berita

emir moeis/net

Hukum

Diperiksa Bareskim Polri, Emir Moeis Tuding Samad Berbohong

RABU, 11 FEBRUARI 2015 | 14:25 WIB | LAPORAN:

Politisi PDI Perjuangan, Emir Moeis mengaku sama sekali tak pernah meminta keringanan hukuman atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Yang dimintanya justru keadilan ditegakkan setinggi-tingginya.

"Sama sekali tidak pernah terpikir di benak saya untuk meminta keringanan baik lewat kawan-kawan saya di PDIP apalagi ke KPK atau Abraham Samad," kata Emir Moeis usai diperiksa di Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Rabu (11/2).

"Bisa saja teman-teman berkomunikasi dengan Samad mengenai kasus saya. Tapi saya tidak pernah minta," tambah Emir.


Jika menyimak dari pemberitaan yang ada, ia justru menilai Abraham Samad-lah yang menawarkan bantuan hukum dan bukan dari kubu PDIP. Terlebih jika tawaran itu disampaikan ketika jelang pemilihan cawapres Jokowi.

"Jadi kalau pak Samad mengatakan hal itu pada Hasto, itu adalah suatu lips service, bargaining politic dan kebohongan," katanya.

Emir tetap merasa dizalimi karena status tersangkanya ditetapkan tanpa proses pemanggilan. Bahkan ia pun telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.  

"Itu menunjukkan saya dibantai dan dizalimi," protesnya.

Saksi-saksi juga baru diperiksa setelah pihaknya dijadikan tersangka.

"Nah dari  33 saksi itu cuma hanya satu orang yang memberatkan saya," beber Emir.

Kebanyakan saksi yang dihadirkan merupakan pejabat di proyek Tarahan yang notabene tak satupun mengenalnya, apalagi berbicara soal proyek.

"Penegak hukum terlalu percaya kepada kebohongan Pirooz, seorang warga negara yang memalsukan dokumen-dikumennya," tambah Emir.

Dalam situasi seperti itulah dan satu-satunya saksi bohong yang memberatkan Emir Moeis, mantan anggota DPR itu ditahan.

"Saya merasa tidak mendpat keadilan karena saksi yang memberatkan saya itu juga tidak dihadirkan di pengadilan," katanya.

"Sempat juga bertanya di dalam hati, apakah karena saya petinggi PDIP maka saya ditargetkan seperti ini?" kata Emir.[wid]


Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya