Berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo belakangan ini terlihat janggal. Bisa dipastikan itu merupakan konsekuensi memenuhi keinginan para "sponsor"-nya ketika pemenangan Pilpres 2014.
"Kasihan Jokowi yang kini terpaksa harus melakukan kejanggalan-kejanggalan dan kerepotan-kerepotan membayar tagihan-tagihan para sponsor atau 'majikan-majikannya' melalui berbagai kebijakan," kata politisi senior, Fuad Bawazier, kepada redaksi, Selasa (10/2).
Menurut Fuad, beberapa kebijakan janggal bisa dilihat antara lain dari penunjukan Jaksa Agung dari kalangan politisi (Nasdem), mengangkat Menko Polhukam yang tidak mumpuni, penunjukan calon Kapolri yang menghebohkan karena melahirkan konflik Polri-KPK. Bahkan, pemerintahannya nekat melanggar aturan negara.
"Jokowi melanggar UU Minerba karena mengizinkan Freeport untuk ekspor mineral mentah, padahal dalam UU ada larangan tegas. Apalagi yang diberi dispensasi justru perusahaan asing," terang Fuad.
Sebelumnya, Jokowi terindikasi melanggar UU Migas dalam kebijakan melepas harga BBM sesuai keinginan pasar.
"Jokowi juga telah melanggar UU Migas dan putusan MK karena membiarkan harga BBM sesuai harga pasar," katanya.
Sekarang ini, kejanggalan terbaru lainnya ketika sang presiden terbang ke Malaysia menghadiri penandatangan MoU perusahaan milik Hendropriyono dengan perusahaan milik Mahathir Mohammad, Proton, untuk rencana industri mobil nasional (mobnas).
"Padahal, urusan pertemanan tidak seharusnya dilakukan dengan biaya perjalanan negara," tambahnya.
Dalam pandangan Fuad, daripada menandatangani MoU dengan Proton, lebih baik Jokowi mendirikan BUMN untuk mewujudkan mobnas sesuai janjinya sebelum jadi presiden. Nantinya, produk-produk awal mobnas bisa dibeli pemerintah jika belum laku di pasaran.
Namun di samping beberapa kejanggalan, menurut Fuad, ada pula beberapa kebijakan positif yang harus dibanggakan. Seperti ketegasan Jokowi menghukum mati terpidana gembong narkoba dan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di Indonesia.
Mantan menteri keuangan era Orde Baru ini berpesan kepada Jokowi agar berani mengatakan tidak pada "tukang tagih"-nya dan mengikuti aspirasi publik.
"Jangan takut, rakyat akan terus mendukungmu selama pro rakyat," tegas Fuad.
[ald]
