Kalau publik menginginkan Polri dan Kapolri bersih dari korupsi dan tindak kejahatan lainnya, maka publik harus juga bersikap serupa terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sama saja. Kita berhak menuntut KPK bersih seperti halnya kita ingin Polri bersih," tegas aktivis politik, Ratna Sarumpaet, saat diwawancara Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin malam, 9/2).
Ratna mengaku masih sangat berharap KPK tidak "digerogoti" dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Tapi, yang menjaga KPK harus orang-orang bersih," tambah dia.
Menurut Ratna, karena sekarang empat orang pimpinan KPK dilaporkan ke kepolisian, bahkan salah satunya sudah menjadi tersangka, maka lebih baik mereka semua mengundurkan diri dari jabatannya.
Jika para pimpinan KPK yang bermasalah mundur, maka presiden bisa menunjuk para penggantinya sementara. Dia mengatakan, masih banyak tokoh berintegritas yang bisa menyelamatkan KPK.
"Sekarang sudah ada dugaan begitu (laporan pidana terhadap pimpinan KPK), sebaiknya mengundurkan diri saja. Kasih kesempatan presiden bisa bergerak bentuk plt-plt (pelaksana tugas) yang diangkat untuk mempersiapkan komisioner yang tetap," ucapnya.
Dia tidak setuju kalau ada orang yang melaporkan pimpinan KPK dalam kasus kejahatan tertentu maka orang itu otomatis dicap anti pemberantasan korupsi.
"Menurut saya penilaian semacam itu harus dihindari, Kalau mereka (pimpinan KPK) tersangka, pecat juga. Sama pentingnya KPK dan Polri. Ini baru profesional," tegas Ratna.
Dia menambahkan, persoalan KPK dan Polri, tidak akan terlalu rumit jika Presiden Jokowi memiliki ketegasan.
"Seharusnya tidak
complicated kalau presiden tegas," pungkasnya.
[ald]
