Presiden Joko Widodo cuma punya dua pilihan. Batalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polri; atau tetap melantiknya lalu berhentikan segera sehari sesudahnya.
Demikian disampaikan aktivis politik, Ratna Sarumpaet, saat diwawancara Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu.
Dia juga mengkritik para ahli tata negara yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk cepat melantik BG. Menurut dia, para ahli tata negara itu selalu berpikir berdasar undang-undang, sementara undang-undang yang mereka baca sudah amburadul.
"Saya ingatkan kalau BG diangkat juga (menjadi Kapolri) oleh Jokowi, besoknya harus dipecat. Jangan Jokowi berlagak pilon (tidak tahu apa-apa) bahwa semua keruwetan ini akan selesai di praperadilan," tegas Ratna.
Menurut dia praperadilan tidak pantas menjadi dasar untuk melantik atau tidak melantik BG karena yang dipersoalkan praperadilan adalah aspek teknis bukan materi.
"Secara materi kan sejak berapa tahun lalu dia (BG) sudah masuk daftar rekening gendut. Jokowi punya intelijen. Kan dia bisa buka soal rekening gendut BG ini. Para ahli tata negara kita pandai secara tata negara tapi secara moral kecerdasan mereka di mana?" kata dia.
Dia khawatir Jokowi akan mengeluarkan keputusan yang mengecewakan rakyat karena selama ini kata-katanya selalu "bersayap" jika ditanya seputar pelantikan BG.
"Kata-kata bersayap itu karakter orang yang tidak jujur. Saya ingatkan Jokowi, jangan berpegang pada praperadilan, tapi pada materi. Sejarah BG itu sudah bertahun-tahun lalu," ujar Ratna.
Ditegaskan dia lagi, jika Jokowi ingin terlihat hebat dan mau tunjukkan bahwa pemerintahannya berdiri di atas hukum, seharusnya dia tidak lantik BG. Jokowi harus berpikir secara moral, bukan hanya aturan konstitusi. Kalau pun konsitusi dilanggar untuk kebaikan bangsa, rakyat pasti mengerti.
"Tidak usah lantik. Kalaupun tetap melantik, pecat besoknya juga. Dua itu saja pesan saya," tegas Ratna.
[ald]
