Berita

foto: budi gunawan/net

Hukum

Jokowi Harus Berani Lantik BG Sebagaimana Berani Naikkan Harga BBM

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 21:32 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Dalam sistem presidensial, pelantikan Budi Gunawan merupakan pelaksanaan hak prerogratif presiden secara konsisten. Dan hak itu harus terbebas dari intervensi pihak manapun, termasuk tekanan publik.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Point Indonesia, Karel Susetyo. Menurut Karel, semakin lama Presiden menunda pelantikan Budi Gunawan, maka akan membuat situasi politik tidak kondusif. Di saat yang sama, wibawa Presiden sebagai pemilik hak prerogratif  terdegradasi, serta dipersepsikan sebagai figur yang lambat dan peragu.

"Kondisi ini akan menjadi preseden buruk di masa mendatang, tatkala presiden ingin mengambil kebijakannya dengan menggunakan hak prerogratifnya," kata Karel beberapa waktu lalu (Minggu, 8/2).


Padahal, lanjut Karel, keberanian dan keteguhan Presiden Jokowi telah ditunjukkan dalam kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun lalu. Meski kebijakan itu tidak populis, Presiden mengambil jalan terjal untuk kemudian justru membawa pada kemaslahatan dengan mampu menjaga tidak defisitnya anggaran negara.

"Ini pula yang seharusnya bisa mendasari pelantikan BG. Bahwa pelantikan tersebut dapat menghindari kondisi politik dan penegakan hukum menuju titik nadir, dengan mengambil kebijakan yang tidak populis," jelasnya.

Bahwa kebijakan itu bisa diperbaiki atau direvisi pada masa mendatang, sambung Karel, itu juga merupakan bagian dari hak prerogratif presiden. Misalnya lagi, pada kasus kenaikan BBM, Jokowijuga akhirnya menurunkan BBM ketika harga minyak dunia turun.

"Kalau dianggap BG bermasalah nantinya ketika menjabat Kapolri, maka presiden bisa saja mencopot jabatan nya. Dan disinilah letak tanggung jawab presiden dengan kekuasaan hak prerogratif nya," demikian Karel. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya