Berita

Dilma Rousseff/net

Dunia

Popularitas Presiden Brasil Anjlok karena Tarif Listrik dan Skandal Korupsi

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 04:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Popularitas Presiden Brasil, Dilma Rousseff, mengalami anjlok drastis sejak ia terpilih kembali sebagai presiden pada Oktober 2014.

Popularitasnya menurun seiring makin kuat dugaan dirinya terkait skandal korupsi, perlambatan ekonomi dan melonjaknya harga tarif listrik, tarif bensin dan tarif bus.

Lembaga polling The Datafolha, dalam hasil survei yang dirilis Sabtu (7/2) menyatakan, dari 4.000 orang yang diwawancarai, menunjukkan mereka yang menilai kinerja Rousseff sebagai "sangat baik atau baik" jatuh ke 23 persen, dari 42 persen pada Desember setelah dia memenangkan masa jabatan keduanya dalam peemilihan presiden yang ketat.


Selama periode yang sama, persentase orang-orang yang menilai kinerjanya sebagai "buruk atau buruk" naik menjadi 44 dari 24 persen. Ini adalah pertama kalinya sejak Rousseff menjabat pada tahun 2011.

Sisa responden, 33 persen, menilai pemerintahan Rousseff sebagai "rata-rata". Angka ini tidak berubah sejak Desember. Demikian diberitakan Reuters.

Perekonomian diperkirakan akan menyusut pada bulan-bulan pertama tahun ini, inflasi tahunan berada di atas 7 persen dan meningkat, dan Brazil menghadapi kemungkinan kekurangan air dan energi karena musim kemarau yang berkepanjangan.

Dalam polling itu juga, 60 persen responden mengatakan mereka percaya Rousseff telah berbohong selama masa kampanye.

Sementara itu, 77 persen responden mengatakan mereka percaya Rousseff tahu tentang korupsi di perusahaan minyak milik negara, Petrobras, yang ia kendalikan selama beberapa tahun sebagai presiden, dan sebelumnya selama pemerintahan Luiz Inacio Lula da Silva, ketika dia menjabat ketua dewan.

Rousseff sendiri telah membantah mengetahui korupsi yang bernilai miliaran dolar itu.

Memburuknya citra Rousseff konsisten di seluruh kelompok usia. Tetapi ia masih cukup baik di mata kelompok-kelompok sosial ekonomi termiskin, yang paling banyak diuntungkan kebijakan Rousseff dan pendahulunya, Lula da Silva. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya