Berita

Dilma Rousseff/net

Dunia

Popularitas Presiden Brasil Anjlok karena Tarif Listrik dan Skandal Korupsi

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 04:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Popularitas Presiden Brasil, Dilma Rousseff, mengalami anjlok drastis sejak ia terpilih kembali sebagai presiden pada Oktober 2014.

Popularitasnya menurun seiring makin kuat dugaan dirinya terkait skandal korupsi, perlambatan ekonomi dan melonjaknya harga tarif listrik, tarif bensin dan tarif bus.

Lembaga polling The Datafolha, dalam hasil survei yang dirilis Sabtu (7/2) menyatakan, dari 4.000 orang yang diwawancarai, menunjukkan mereka yang menilai kinerja Rousseff sebagai "sangat baik atau baik" jatuh ke 23 persen, dari 42 persen pada Desember setelah dia memenangkan masa jabatan keduanya dalam peemilihan presiden yang ketat.


Selama periode yang sama, persentase orang-orang yang menilai kinerjanya sebagai "buruk atau buruk" naik menjadi 44 dari 24 persen. Ini adalah pertama kalinya sejak Rousseff menjabat pada tahun 2011.

Sisa responden, 33 persen, menilai pemerintahan Rousseff sebagai "rata-rata". Angka ini tidak berubah sejak Desember. Demikian diberitakan Reuters.

Perekonomian diperkirakan akan menyusut pada bulan-bulan pertama tahun ini, inflasi tahunan berada di atas 7 persen dan meningkat, dan Brazil menghadapi kemungkinan kekurangan air dan energi karena musim kemarau yang berkepanjangan.

Dalam polling itu juga, 60 persen responden mengatakan mereka percaya Rousseff telah berbohong selama masa kampanye.

Sementara itu, 77 persen responden mengatakan mereka percaya Rousseff tahu tentang korupsi di perusahaan minyak milik negara, Petrobras, yang ia kendalikan selama beberapa tahun sebagai presiden, dan sebelumnya selama pemerintahan Luiz Inacio Lula da Silva, ketika dia menjabat ketua dewan.

Rousseff sendiri telah membantah mengetahui korupsi yang bernilai miliaran dolar itu.

Memburuknya citra Rousseff konsisten di seluruh kelompok usia. Tetapi ia masih cukup baik di mata kelompok-kelompok sosial ekonomi termiskin, yang paling banyak diuntungkan kebijakan Rousseff dan pendahulunya, Lula da Silva. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya