Berita

merkel-hollande/net

Dunia

Perancis dan Jerman Harapan Terakhir Perdamaian Ukraina?

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 03:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Rencana perdamaian yang disusun oleh Perancis dan Jerman adalah kesempatan terakhir untuk mengakhiri konflik di timur Ukraina.

Demikian disampaikan Presiden Perancis, Francois Hollande, dan Kanselir Jerman, Angela Merkel, terkait konflik Ukraina. Angela Merkel mengatakan, peluang keberhasilan rencana perdamaian itu memang belum past, tapi pasti pantas untuk dicoba.

Seperti diberitakan BBC, hari ini (Minggu, 8/2), Hollande dan Merkel dijadwalkan untuk membahas rencana perdamaian dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Ukraina Petro Poroshenko, melalui telepon.


Namun rencana tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali gencatan senjata yang gagal, yang ditandatangani di Minsk, Belarus, pada bulan September 2014.

PBB mengatakan, pertempuran yang berlangsung hampir setahun ini telah mengakibatkan hampir 5.400 orang tewas sejak April setelah aneksasi Rusia atas wilayah Krimea.

Hollande dan Merkel diberitakan mengunjungi Kiev dan Moskow awal pekan ini untuk membahas proposal perdamaian. Sementara di Jerman, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan ia "tulus" berharap rencana perdamaian terbaru akan menelurkan hasil baik.

Di tengah ketidakpastian, Merkel mengatakan pada konferensi bahwa walau tidak ada jaminan diplomasi akan berhasil, namun itu penting untuk dicoba.
"Saya percaya kami berutang banyak kepada mereka yang terkena dampak konflik Ukraina," katanya.

Sementara Hollande mengatakan kepada sebuah TV Prancis bahwa wilayah Ukraina timur akan membutuhkan otonomi yang lebih luas. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya