Jokowi Disarankan Hengkang dari PDIP

Selama menteri-menteri dari jalur profesional yang ada di Kabinet Kerja bekerja dengan baik untuk merealisasikan janji kampanye Presiden Joko Widodo, seharusnya PDIP tidak perlu "kebakaran jenggot" hanya karena sulit berkomunikasi dengan Jokowi.

Dengan menyudutkan menteri-menteri dari jalur profesional, yang dilakukan oleh PDIP justru sama saja melecehkan Jokowi yang sudah memilih menterinya melalui proses yang transparan.

Hal itu dikatakan Direktur Indonesia Development Monitoring (IDM), Fahmi Hafel, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu malam (7/2).

Ia mengkhawatirkan tekanan dan pelecehan kepada Jokowi, seperti menyudutkan menteri-menteri Jokowi, terus dilakukan politisi-politisi PDIP hanya karena takut kekurangan "pundi pundi dolar".

Ia juga mengkritik sikap para politisi itu melecehkan Jokowi dengan menganggap Jokowi sebagai petugas partai yang harus patuh terhadap partai sehingga PDIP dapat seenaknya mengintervensi kebijakan Jokowi untuk kepentingan PDIP, seperti yang terjadi pada pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Jika hal-hal itu terus terjadi, Fahmi yakin lama-kelamaan Jokowi merasa tidak nyaman dan akhirnya meninggalkan PDIP dan mencari dukungan ke Koalisi Merah Putih, dan akhirnya PDIP kembali menjadi partai opisisi.

"Jokowi juga bukan tipe orang yang suka ditekan. Jokowi keluar dari PDIP juga tidak mempengaruhi pemerintahannya, sebab PDIP bukan partai yang menguasai parlemen secara mayoritas. Daripada ditekan terus, sebaiknya Jokowi hengkang saja dari PDIP," tegasnya. [ald]