Berita

jokowi dan megawati SP/net

Politik

Sebut Menteri "Brutus", PDIP Melecehkan Jokowi

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 00:48 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tekanan dan ancaman PDI Perjuangan terhadap Presiden Joko Widodo makin terasa jelas lewat cara mereka mendelegitimasi sejumlah menteri di Kabinet Kerja dari jalur profesional.

"Hal ini  terbukti dengan serangan kader PDIP yang mencoba menyudutkan para menteri Jokowi yang dipilih dari profesional yang dianggap menjauhkan PDIP dari Jokowi," kata Direktur Indonesia Development Monitoring (IDM), Fahmi Hafel, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu malam (7/2).

Padahal, menurut dia, Jokowi dan menteri menteri-menterinya sudah menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam 100 pemerintahannya, dan Jokowi sudah on the track untuk melakukan perubahan ke arah positif dengan program Trisakti dan Nawacita. (Baca: Duo Brutus Halangi Komunikasi PDIP dan Jokowi Sejak dari Rumah Transisi)


"Sebenarnya, alasan PDIP untuk menyingkirkan menteri-menteri dari jalur profesional di kabinet kerja, yang dianggap brutus-brutus, merupakan suatu tindakan yang patut dicurigai ada kepentingan PDIP untuk menguasai tempat-tempat basah. Hanya masalah pundi-pundi dollar saja di balik semua itu," ujar Fahmi.

Seharusnya, selama menteri-menteri dari jalur profesional yang ada di kabinet Jokowi bekerja dengan baik untuk merealisasikan janji kampanye Jokowi, PDIP tidak perlu kebakaran jenggot hanya karena sulit berkomunikasi dengan Jokowi. Ia menilai, Jokowi pun sudah cukup sibuk untuk bekerja keras membawa perubahan ekonomi.

"Dengan menyudutkan menteri-menteri dari jalur profesional, yang dilakukan oleh PDIP justru sama saja melecehkan Jokowi yang sudah memilih menterinya melalui proses transparan," tegas dia. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya