Berita

ilustrasi/net

Nusantara

Ini Tujuan Dibentuknya Tim Pendamping untuk Desa di Perbatasan

MINGGU, 08 FEBRUARI 2015 | 00:35 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Program "Save Village" yang menjadi salah satu program prioritas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan segera diimplementasikan.

Menteri Desa, Marwan Jafar, mengatakan, selain penguatan infrastruktur, pihaknya juga akan ada memberikan pendampingan yang intensif untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat daerah perbatasan.

"Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan penting, tapi juga harus dibarengi dengan pendidikan untuk menanamkan jiwa nasionalisme di masyarakat perbatasan," ujar Marwan, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (7/2).


Menurut Marwan, mengatasi persoalan desa di perbatasan harus komprehensif. Selain mengalami ketimpangan ekonomi, masyarakat di daerah perbatasan selalu merasa inferior secara mental jika menghadapi warga negara asing.

"Kondisinya memang memprihatinkan, karena itu penyelesaiannya harus komprehensif. Mulai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan masyarakat harus intens dilakukan," terangnya.

Karena itu, lanjut Marwan, Kementerian Desa akan mempersiapkan tim pendamping desa daerah perbatasan yang memiliki keahlian di beberapa bidang untuk melakukan pendampingan secara intensif.

"Dengan pendampingan tersebut akan bisa memantau secara kontinu perkembangan dan kebutuhan masyarakat desa daerah perbatasan. Makanya memang harus live in (tinggal) di daerah perbatasan. Ini penting untuk memantau dan mengawasi kebutuhan desa di daerah perbatasan dengan cepat dan tepat," katanya.

Menteri Marwan mengaku sudah membentuk tim untuk menganalisis beberapa persoalan dan merumuskan solusi untuk desa di daerah perbatasan. Dari analisis yang dilakukan, Marwan akan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan di desa daerah perbatasan.

"Karena Kementerian desa tidak mungkin bisa bekerja sendiri, perlu ada sinergi dengan beberapa lembaga dan badan yang khusus menangani daerah perbatasan seperti BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan)," imbuhnya. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya