Berita

jokowi

Projo: Presiden Butuh Waktu untuk Mengambil Keputusan

SABTU, 07 FEBRUARI 2015 | 10:16 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Organisasi kemasyarakatan pendukung Joko Widodo juga tidak melihat partai politik yang mengusungnya saat Pilpres 2014 kemarin menekan atau mengintervensi Presiden RI tersebut.

Apalagi, Jokowi sendiri tidak bisa ditekan.

"Seolah-olah ada tekanan, itu persepsi," ujar pentolan Projo, Budi Arie Setiaji, dalam diskusi "Banyak Pilihan untuk Joko Widodo" di Warung Daun, Jakarta (Sabtu, 7/2).


Dia melihat, masyarakat memang memberikan perhatian lebih soal pemilihan Kapolri ini, terutama soal rekam jejak calon Tri Brata 1 tersebut. "Karena polisi tangan kirinya ada KUHP dan di tangan kanan ada pistol. Jadi ini sangat signifikan," tekannya.

Apalagi, Presiden dalam Nawacita sudah menegaskan, negara harus mampu menegakakn hukum dan serius memberantas korupsi. Karena itulah, ada dinamika dalam penentuan Kapolri tersebut. "Itu bagian dari tahapan atau fase yang harus dilalui Pak Jokowi," imbuhnya.

Tapi, pendukung Jokowi berharap KPK harus tetap diperkuat. Karena KPK sudah terbukti berhasil dalam memberantas korupsi, termasuk menjerat para elit partai dan pejabat.

Seperti KPK, Polri juga harus diperlakukan sama. Namun, aktor yang bermain politik dari kedua lembaga itu harus diingatkan. Karena itu, Jokowi dinilai secepatnya akan mengambil keputusan.

"Jangan dilihat Presiden sebagai ragu-ragu. Ini persoalan tidak hitam putih, baik di KPK dan Polri. Namun, Presiden butuh waktu untuk ambil keputusan," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya