Berita

arief yahya

Daripada Orang Asing, Mending Pemerintah Biayai Rakyat Wisata di Negeri Sendiri

SABTU, 07 FEBRUARI 2015 | 08:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dengan anggaran sebesar Rp 3,9 triliun dimana senilai Rp 1,4 triliun untuk pengembangan pemasaran pariwisata, 12 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2015 seperti ditargetkan Komisi X DPR sangat logis. Apalagi Indonesia memiliki target 20 juta kunjungan pada 2019.

Namun yang mengherankan, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya malah cuma menargetkan kunjungan wisman cuma 10 juta pada 2015. 

"Publik mempertanyakan anggaran besar kok terbuang begitu saja?” ungkap Ketua Umum DPP Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Iqbal Alan Abdullah di Sabtu, (7/2).


Iqbal mengingatkan, kunjungan wisman tahun 2014 sekitar 9,5. Karena itu, kalau hanya menargetkan 10 juta kunjungan wisman, berarti Kementerian Pariwisata hanya perlu menambah 500 ribu wisman.

"Pertama, kata Iqbal, target itu malah lebih rendah dari capaian tahun 2014 yang berhasil menambah 543.282 orang wisman dari tahun 2013. Kedua, yang lebih parah, kalau dana itu hanya ditujukan untuk mendapatkan 500 ribu wisman sama artinya satu orang wisman yang berkunjung akan kita beri subsidi Rp2,8 juta karena anggaran pemasarannya Rp1,4 triliun," ungkapnya.

Menurut Iqbal normalnya dana pemasaran itu 5 dolar AS (Rp 60.000) untuk satu wisman. Tapi dengan anggaran Rp1,4 triliun untuk target 10 juta atau penambahan 500 ribu, itu sama artinya dengan memberikan biaya gratis untuk wisman datang ke Indonesia.

"Kemudian kalau dihitung dari anggaran seluruhnya Rp3,9 triliun, maka Menpar memberikan subsidi kepada setiap wisatawan Rp 7,8 juta per wisman. Lalu untuk apa ada Kementerian Pariwisata?” katanya mempertanyakan.

Daripada mensubsidi sebegitu besar wisman datang ke Indonesia lebih baik membiayai orang Indonesia sendiri untuk beriwisata ke daerah wisata di Indonesia. "Itu lebih mulia memberikan kesempatan wisnus untuk mengenal negerinya sendiri, dan akan menghidupkan industri hotel, penerbangan dan lainnya," pungkasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya