Pro kontra calon Kapolri bukan disebabkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, bukan Komjen Budi Gunawan atau DPR RI.
Bahkan, biang kekisruhan ini adalah Presiden Joko Widodo sendiri.
"Biangnya adalah Jokowi," jelas Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Mamun Murod Albarbasy dalam pesan singkat kepada kantor Berita Politik RMOL (Kamis, 5/2).
Mamun mengingatkan, Jokowi adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, yang dipandu UU dan aturan lainnya. Mestinya, aturan itu yang dijadikan acuan daalm penentuan Kapolri.
"Kenapa terjadi kisruh Kapolri, ya karena Jokowi nggak taat asas. Sekarang. Ketika kisruh sulit diurai, semua diseret untuk bantu mnyelesaikn. Termasuk membuat Tim 9 yang nggak jelas aturannya," ungkap Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ ini.
Komjen Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi dan telah mendapat persetujuan dari DPR. Presiden mengajukan calon dan DPR menyetujui berdasarkan aturan dan kewenangan yang berlaku.
"Sekarang setelah ada masalah, harus juga diselesaikn dengan UU dong. UU tidak boleh dikangkangi. Sekarnng kalau Jokowi nggak mau melantik BG, apa alasan konstitusinalnya?" katanya mempertanyakan.
Dia menambahkan, Kapolri itu jabatan yang diatur UU. Jadi tidak bisa diperlakukan seperti mengangkat kondektur bus yang bisa asal comot. "Apalagi kalau Jokowi menyuruh mundur BG, lebih nggak jelas lagi. Sekarang kalau BG mhga mau mundur, Jokowi mau apa?" pungkasnya.
[zul]
