Jokowi Terlalu Hati-hati dalam Keadaan Darurat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengambil sikap tegas untuk menghentikan konflik KPK dengan Polri yang sudah berpotensi menghancurkan kedua institusi penting bangsa itu.

Jika kedua lembaga itu sibuk berseteru dan hancur, akan menghasilkan lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Presiden Jokowi dikenal tegas dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan rakyat. Terlihat ketika Presiden Jokowi mengumumkan secara langsung perihal kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenapa saat ini Jokowi terkesan terlalu berhati-hati, padahal keadaannya sudah darurat," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
 

 
Menurut Jajat, apapun yang menjadi keputusan presiden terkait konflik KPK dan Polri bisa dijadikan acuan untuk menghindari kehancuran dua lembaga hukum tersebut. Sebaliknya, jika konflik terus dibiarkan berlarut-larut akan berdampak tidak baik bagi Jokowi karena dianggap gagal melindungi dua instansi penegak hukum.

"Adanya tanggapan positif dari DPR yang akan menerima apapun keputusan Presiden terkait jadi atau tidaknya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan kekuatan besar bagi Presiden," jelasnya.

Secara politik pun presiden sudah kuat karena pihak oposisi juga telah menyatakan dukungannya.

"Jika demikian kenapa harus ditunda lagi keputusan yang akan dikeluarkan. Cepat bertindak, sebelum KPK benar-benar bubar," tutup Jajat. [ald]