Berita

Hukum

Jubir Demokrat: BW Kooperatif, Tak Perlu Ditahan

SELASA, 03 FEBRUARI 2015 | 14:46 WIB | LAPORAN:

Bareskrim Mabes Polri belum dapat memastikan penahanan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto pada pemeriksaan hari ini (Selasa, 3/2).

Jurubicara Partai Demokrat, Didi Irawady memandang, sejauh ini BW selalu kooperatif terhadap proses hukum yang dijalaninya. Sehingga tidak mutlak untuk dilakukan penahanan terhadapnya.

"Walaupun kewenangan upaya paksa sebagai contoh penahanan dimungkinkan oleh KUHAP dan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik," kata Didi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL.


Namun, sambung dia, sudah  saatnya perlu ditinjau ulang prosedur perlu tidaknya menahan seorang tersangka.

"Menurut hemat saya harusnya tidak demikian," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Bareskim Mabes Polri menetapkan BW sebagai tersangka dugaan kesaksian palsu sidang sengketa Pilkada Kotawiringin Barat tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi.[wid]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya