Berita

Said Didu/net

Said Didu Dorong Konsolidasi Mandiri dan BNI

SELASA, 03 FEBRUARI 2015 | 10:19 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

. Indonesia dinilai membutuhkan bank berkapasitas besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan konsolidasi Bank Mandiri dengan BNI.

Salah satu yang mendukung merger antara Mandiri dan BNI adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu. Alasannya karena industri perbankan dewasa ini harus bermodal kuat.

"Saya pikir untuk membikin bank dengan kapasitas besar itu harus dilakukan konsolidasi. Jangan sampai pembiayaan untuk infrastruktur diambil bank-bank asing. Harus bank lokal," tegas Said Didu dalam pernyataan pers, Selasa (3/2).


Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut, Said Didu menuturkan, Bank Mandiri harus dapat modal kuat. Caranya dengan konsolidasi. Pada tahap pertama, Bank Mandiri dan BNI harus dibentuk holding (perusahaan induk) terlebih dahulu dengan Bank Mandiri sebagai induknya. Setelah itu baru Bank Mandiri melakukan akuisisi terhadap BNI.

"Kalau sudah holding Bank Mandiri dengan BNI, kemudian akuisisi maka modalnya menjadi kuat," kata Said Didu.  

Selain konsolidasi bank BUMN, Said Didu menjelaskan, secara bersamaan pemerintah dan DPR RI juga harus memperketat ekspansi bank-bank asing sama seperti yang telah dilakukan negara-negara lain.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, menilai Indonesia sangat membutuhkan bank besar berskala regional, dengan modal seperti Maybank yang telah mencapai Rp 500 triliun.

Pasalnya, hanya bank-bank yang masuk kategori Qualified Asean Bank (QAB) yang akan dibebaskan untuk ekspansi ke negara-negara ASEAN. Jika Indonesia tidak memiliki wakil bank yang masuk QAB, industri perbankan nasional akan diserbu bank-bank dari Malaysia dan Singapura.

Untuk itu, Andreas menilai, selain pemberian penyertaan modal negara untuk Bank Mandiri, pemerintah juga perlu mewujudkan konsolidasi antar-bank BUMN, agar Indonesia bisa memiliki bank berskala besar yang ukurannya mendekati Maybank.

Andreas menegaskan, konsolidasi antar-bank BUMN wajib dilakukan, meski tidak mudah. Memang, penambahan modal adalah cara yang paling cepat. Tapi kurang tepat dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Karena itu dibutuhkan  konsolidasi bank BUMN.

Senada juga dikatakan anggota DPR, Ecky Muharram, dari Fraksi PKS. Menurut dia Indonesia harus mempunyai bank BUMN yang kuat sekali. Artinya, tidak cukup dengan menyuntik modal, tetapi juga harus ada beberapa mapping pangsa pasar. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya