Berita

xi jinping/net

Dunia

Xi Jinping: Perilaku Tidak Taat Hukum Mempermalukan Partai!

SELASA, 03 FEBRUARI 2015 | 05:57 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Presiden Republik Rakyat China, Xi Jinping, memerintahkan para pejabat provinsi dan menteri-menterinya untuk memberikan contoh yang baik kepada rakyat dalam mematuhi hukum.

Meskipun berjumlah kecil, kata dia dikutip Xinhua, para pemimpin harus memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum.

Xi mengatakan itu dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh para kepala provinsi dan menteri, pada Senin (2/2). Pembukaan seminar itu dipimpin oleh Perdana Menteri, Li Keqiang.


Presiden Xi menyebut beberapa pejabat negara yang terkemuka justru tidak melakukan tugas mereka dan menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi. Perilaku tersebut merusak citra Partai Komunis China dan mengganggu tatanan politik, ekonomi dan sosial.

"Semua anggota Partai Komunis China dan organisasi pemerintah dan pejabat harus mematuhi konstitusi dan hukum," seru Xi.

"Sebelum kita mengatakan apa-apa atau melakukan sesuatu, kita harus terlebih dahulu memeriksa apakah itu adalah sah," tambahnya.

Ditekankannya, semua anggota partai dan pemerintah harus bekerja sesuai hukum dan setiap pelanggaran harus dihukum.

"Untuk memastikan bahwa pejabat senior memahami dan mengikuti hukum, kepatuhan terhadap hukum akan menjadi faktor utama dalam menilai kinerja. Aturan rinci pada penilaian harus dirancang," katanya

Xi juga mengatakan bahwa kekuasaan adalah pedang bermata dua. Jika digunakan sesuai hukum, kekuasaan akan menguntungkan orang-orang. Namun jika sebaliknya, maka akan menimbulkan bencana bagi bangsa ini.

"Untuk mengendalikan kekuasaan, harus didefinisikan, diatur, diperiksa dan diawasi oleh hukum," pungkas Xi. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya