Berita

rieke diah pitaloka/net

Politik

Rieke: Jokowi Tidak Sendiri, Kami Tidak Tinggalkan Nawa Cita!

SABTU, 31 JANUARI 2015 | 14:25 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kader PDI Perjuangan di DPR RI harus mengawal pemerintahan dan arahkan APBN Perubahan 2015 sesuai Nawa Cita (sembilan program prioritas) dan visi misi Pilpres Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Rapat pimpinan fraksi dan Komisi PDI Perjuangan hari Jumat kemarin, merupakan penegasan kembali instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan. Tidak boleh ditawar, harus dipatuhi. Setiap anggota fraksi adalah perpanjangan fraksi, dan fraksi adalah perpanjangan tangan partai. Titik," kata politisi PDIP di DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, dalam keterangan persnya (Sabtu, 31/1).

Dia menekankan bahwa program-program yang diajukan Kementerian dan Lembaga harus sesuai dengan Nawa Cita dan visi misi Pilpres. Ia membantah pemberitaan yang menyebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengganjal anggaran pemerintahan Jokowi.


Menurut dia, Nawa Cita yang detailnya ada di visi misi Pilpres seharusnya jadi politik anggaran Kementerian dan Lembaga juga, bukan hanya jadi cita-cita yang diperjuangkan parlemen. Namun, pergantian menteri dan kepala badan bukan berarti pergantian Sekjen, para eselon 1 dan 2, bagian perencanaan di kementerian itu.

"Paling tidak kalaupun tidak ganti orang, sudah berapa Kementrian dan Lembaga yang menyelenggarakan Revolusi Mental bagi para birokrat, termasuk merevolusi program agar sesuai dengan Nawacita dan visi misi Pilpres?" ujar Rieke.

Ia menyaranhkan Bappenas dan Kemenkeu mengarahkan kementerian dan lembaga di bawahnya agar sesuai upaya pewujudan Nawa Cita dan visi misi Pilpres. Sampaikan ke publik, apa perbedaan yang signifikan dari pemerintahan Jokowi dan sebelumnya. Karena, program dan anggaran yang tertuang di APBN 2015 adalah usulan kebijakan politik pemerintah SBY.

Menurutnya, jika ada program dari kementerian dan lembaga yang diajukan pada masa Pemerintahan SBY yang sesuai, senafas dgn percepatan perwujudan Nawa Cita dan visi misi Pemerintahan Jokowi, tak jadi tabu juga bila dilanjutkan.

Dan ditekankannya, semua Kementerian dan Lembaga jangan pernah ada yang meninggalkan Nawa Cita Jokowi.

"Jokowi tidak sendiri. Kami tidak tinggalkan Nawa Cita," tambahnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya