Berita

fadhil hasan/net

Bisnis

100 Hari Pertama Jokowi Mengubah Pondasi Ekonomi SBY-Boediono

SABTU, 31 JANUARI 2015 | 11:43 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Terlalu dini menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam persepektif ekonomi di masa 100 hari pemerintahannya.

Demikian dikatakan ekonom, Fadhil Hasan, dalam diskusi Perspektif Indonesia yang disiarkan langsung oleh smartfm, Sabtu pagi (31/1).

"Kalau dari perspektif ekonomi terlalu dini menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan Jokowi ini dalam melaksanakan agenda ekonomi yang pernah dijanjikan semasa kampaye. Kebijakan itu butuh waktu cukup lama untuk bisa dirasakan masyarakat," kata Fadhil.


Namun, jika dilihat dari program-programnya di masa kampanye Pilpres 2014 lalu, lanjut Fadhil, Jokowi sebenarnya menawarkan gagasan besar yang amat beda dengan paradigma kebijakan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (2009-2014).

Menurut Fadhil, gagasan besar itu mulai terlihat di awal masa kerja pemerintahannya.

"Dalam konteks ini saya melihat bahwa dalam 100 hari pertama Pak Jokowi sudah berhasil mengubah pondasi daripada apa yang jadi kebijakan pemerintahan sebelumnya," katanya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya