Berita

joko widodo/net

Politik

Walau Didukung Rakyat, Jokowi Tak Punya Kaki dan Akar

SABTU, 31 JANUARI 2015 | 09:40 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Popularitas Joko Widodo (Jokowi) melebihi parpol dan elite politik lainnya. Kekuatan utama Jokowi berasal dari luar partai politik. Hal ini penting dikaji untuk menilai 100 hari kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.

Menurut pakar politik, Fachri Ali, yang paling penting untuk dilihat, pertama, ada semacam revolusi dari bawah ketika parpol tidak mampu melaksanakan atau merealisasikan preferensi politiknya.

"Jokowi diciptakan kelompok pendukung di luar parpol yang terpaksa diakui parpol. Itu kekuatan Jokowi sebetulnya dalam kontestasi politik, dukungan paling riil," jelas Fahri dalam diskusi Perspektif Indonesia, yang disiarkan langsung oleh smartfm, beberapa saat lalu (Sabtu, 31/1).


Persoalan Jokowi, lanjut dia, adalah para pendukungnya kurang terorganisasi dan tidak bisa ditransformasikan ke dalam kekuatan politik.

"Akibatnya, ketika Jokowi jadi presiden dia tergantung pada parpol koalisi yang mendukungnya, ketika dia maju resmi para pendukungnya tak bisa punya 'cantelan' untuk mengontorol dia," kata Fachri.

Menurut dia lagi, ketimpangan politik terjadi ketika seluruh energi keabsahan politik yang resmi berasal dari parpol.

"Ini menarik kita lihat karena DPR adalah representasi parpol. Di Indonesia ini, yang kuasai DPR itu bisa kuasai 30 persen kekuasaan.  Masalahnya, Jokowi hanya didukung separuh kekuatan di DPR itu. Sedangkan di pemerintahan, tekanan parpol itu kuat," ujarnya.

"Inilah yang menyebabkan Jokowi dalam struktur keresmian politik tidak punya kaki dan akar. Itu menyebabkan apa yang dilakukan Jokowi tidak asli sebagai pemegang otoritas tertinggi," tambahnya menegaskan. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya