Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem dituding kerap mengintervensi Presiden Joko Widodo baik dalam penyusunan struktur kementerian maupun dalam membuat kebijakan.
"Salahkah Surya Paloh dan Megawati?" ungkap anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, dalam keterangan persnya (Sabtu, 31/1).
Adian menjelaskan, secara politik, partai berusaha "ikut campur" dalam pemerintahan dan parlemen bukan kesalahan. Pasalnya, perjuangan tertinggi partai bukan sekadar menaikan orang ke kursi Presiden dan Parlemen. Tapi memperjuangkan cita-cita, tujuan dan ideologi partai.
"Dan untuk itulah partai memperjuangkan kader-kadernya duduk di kursi Presiden, Kabinet dan Parlemen, bahkan kalau bisa ikut merebut struktur paling bawah dari Ketua RT, RW dan Kepala Desa," jelas Adian.
Bahkan menurutnya, keinginan untuk mengintervensi atau mempengaruhi pemerintahan bukan hanya dari partai tapi juga keinginan semua kelompok politik.
"Keinginan semua orang yang menyadari hak-hak politiknya termasuk NGO, serikat buruh, serikat tani, pengamat, relawan hingga mahasiswa. Tidak lepas juga KPK, walaupun berangkat dari tujuan, cara dan kepentingan masing-masing yang berbeda," imbuh pentolan Forkot yang memiliki nama lengkap Adian Yunus Yusak Napitupulu ini.
Dia membeberkan, cara partai mengintervensi adalah dengan "memanggil" kadernya yang di duduk pemerintahan dan parlemen lalu memberi arahan-arahan hingga instruksi-instruksi.
Sementara NGO, serikat buruh, serikat petani, pengamat, relawan hingga mahasiswa berusaha mengintervensi atau mempengaruhi pemerintah melalui opini, petisi bahkan demonstrasi. "Kalau KPK, bisa jadi ikut mempengaruhi pemerintah dengan stabilo merah, hijau dan kuning hingga mengatur jadwal kapan 'mentersangkakan' seseorang," sindirnya.
Adian memastikan, mengintervensi atau mempengaruhi pemerintah oleh siapapun itu bukan sebuah kesalahan. "Karena kita adalah mahkluk politik. Maka hal itu bukan kesalahan. Karena kita memilih demokrasi maka mempengaruhi pemerintah bukan kesalahan," ucapnya.
Karena ukuran demokrasi, katanya menambahkan, adalah semakin besar partisipasi rakyat dalam proses perjalanan negara, maka semakin demokratis sebuah negara itu.
"Yang salah justeru ketika partai, NGO, serikat buruh dan lain-lain tidak lagi saling berlomba mempengaruhi negara lalu berdiam diri dan tidak lagi perduli pada negara," demikian Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) ini.
[zul]
