Berita

rachmawati soekarnoputri/net

Politik

Jokowi Harus Contoh SBY Perintahkan Penangkapan Tersangka Korupsi

JUMAT, 30 JANUARI 2015 | 15:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Potret Polri sudah suram dengan adanya kasus rekening gendut anggota Polres Raja Ampat, Papua Barat, Aiptu Labora Sitorus. Apalagi Labora berhasil kabur dari Lapas dan buron sampai sekarang.

Kasus ini diperparah kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan (BG) yang kemudian dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Polri. Ditambah parah dengan sikap mangkir Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu dalam proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya, KPK memeriksa BG hari ini, tetapi BG menolah datang dengan menggunakan tiga dalih.

Demikian disampaikan politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri. Menurutnya, substansi kasus kedua orang itu sama, yaitu punya kekayaan melimpah dengan cara-cara tidak wajar. Tapi ada yang membedakan Labora dan BG.


"Bedanya Sitorus tidak punya backing pejabat, sedangkan BG sudah bukan rahasia umum punya kedekatan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan dan kekuasaan," kata Rachmawati kepada wartawan, Jumat (30/1).

Rachmawati meminta Jokowi berani melakukan langkah tegas dengan memerintahkan penangkapan BG. Jika tidak, bukan tak mungkin BG akan menjadi buronan seperti Labora Sitorus.

Jokowi diharapkannya bisa mengikuti langkah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memerintahkan penangkapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pada 2011. Nazaruddin sempat jadi buron KPK dalam kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet, lalu ditangkap aparat hukum di Kolombia di tengah pelariannya.

"Untuk kasus terakhir ini Jokowi harus belajar dari SBY, berani memerintahkan penangkapan tersangka korupsi," tegas Rachmawati. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya