Berita

ilustrasi/net

Politik

Mbak Rachma: Terjadi Insubordinasi di Tubuh Polri

JUMAT, 30 JANUARI 2015 | 12:43 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sikap beberapa perwira tinggi Polri yang mangkir dalam panggilan pemeriksaan dalam kasus Komjen Budi Gunawan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan pembangkangan terhadap atasan mereka.

"Ini preseden buruk bagi institusi Polri ke depan, karena telah memberikan contoh tidak baik melawan atasan mereka, Plt (pelaksana tugas) Kapolri (Komjen Badrodin Haiti)," kata politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Jumat (30/1).

Beberapa hari lampau diberitakan bahwa Wakil Kepala Polri yang juga Plt Kepala Polri, Komjen Badrodin Haiti, telah memerintahkan tiga perwira kepolisian untuk hadir sebagai saksi dugaan suap Komjen Budi Gunawan alias BG di KPK.


Selain memerintahkan anggotanya untuk hadir memenuhi pemeriksaan KPK, Badrodin juga berharap anggotanya yang dipanggil mempersiapkan diri. Namun nyatanya, tetap saja tiga perwira tinggi polisi itu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

Terkait itu, Rachmawati yang biasa disapa Mbak Rachma, menilai ada unit-unit kepolisian yang melakukan pembangkangan terhadap Wakapolri yang juga Plt Kapolri.

"Yang perlu diwaspadai unit-unit yang nampaknya sudah dikuasai BG, adalah Bareskrim dan Propam. BG adalah mantan Kepala Divisi Propam Polri. Ini sudah melakukan insubordinasi atau pembangkangan terhadap atasan yaitu Plt Kapolri," ujarnya.

Karena itu, Mbak Rachma memaklumi pernyataan pakar kepolisian yang juga anggota Tim Independen kasus KPK Vs Polri, Bambang Widodo Umar, yang menyarankan KPK meminta bantuan TNI dalam penjemputan paksa para anggota Polri yang tidak hadir tanpa alasan jelas dalam proses hukum di KPK.

"Nampaknya ia (Bambang Widodo) mengendus Propam tidak akan berani jemput paksa orang-orangnya BG," katanya

Putri Bung Karno ini juga menyesalkan ketidakhadiran BG dalam rencana pemeriksaan hari ini di KPK.

"Belum berkuasa saja sudah abuse of power. Bagaimana kalau jadi Kapolri? Betul kan BG mangkir? Kalau tiga kali mangkir, siapa mau panggil paksa?" tutupnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya