. Komjen Pol Budi Gunawan (BG) tidak akan menghadiri panggilan pertama oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (Jumat, 30/1).
Kuasa hukum BG, Razman Nasution mengatakan, keputusan tersebut diambil karena kliennya belum menerima surat pemberitahuan resmi dari KPK yang menyatakan bahwa BG telah dijadikan sebagai tersangka.
"Yang ada baru pemberitahuan dari media. Itu nggak punya kekuatan hukum," kata Razman di Mabes Polri, Jakarta (Jumat 30/1).
Dengan tidak adanya pemberitahuan resmi terkait penetapan tersangka, maka menurut dia KPK telah melanggar etika dalam prosedur administrasi.
Ia juga menilai ada kejanggalan dalam pengiriman surat panggilan pemeriksaan. Surat panggilan pemeriksaan yang diterima oleh kliennya pada Senin (26/1) itu dinilainya tidak memenuhi standar prosedur.
Razman memperlihatkan kepada awak media lembaran surat pemanggilan pemeriksaan dengan bagian penerima dan pengirim yang kosong.
"Idealnya bagian serah terimanya diisi dan dipotong sehingga terlihat siapa penerima, siapa yang memberikan. Saya tanya pembantu rumah tangga, staf ajudan, surat dapat dari mana, mereka hanya bilang itu (surat) diantar, dan pengantarnya langsung pergi," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kliennya tidak akan memenuhi panggilan KPK karena masih akan menjalani praperadilan terlebih dulu. "Kami masih akan menjalani praperadilan. Sampai putusan praperadilan, kami tidak akan memenuhi panggilan KPK," ujar Razman.
KPK rencananya akan memeriksa BG pada hari ini sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan. BG diduga terlibat dalam transaksi-transaksi mencurigakan sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
KPK menyangkakan BG berdasarkan pasal 12 huruf a atau b pasal 5 ayat 2 pasal 11 atau pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
[rus]
