Selain pemberian penyertaan modal negara (PMN), pemerintah perlu mewujudkan konsolidasi antar bank BUMN agar Indonesia bisa memiliki bank berskala besar yang memiliki daya saing dengan bank asing.
Indonesia akan semakin dijajah oleh bank-bank asal Malaysia dan Singapura, jika tidak memiliki bank berskala regional yang masuk kategori Qualified ASEAN Bank (QAB). Pasalnya, bank-bank yang masuk kategori QAB, akan dibebaskan dan diberi keleluasaan untuk berekspansi ke negara-negara ASEAN tanpa ada pembatasan sama sekali.
Saat ini, meski QAB belum diberlakukan, bank-bank asal Malaysia dan Singapura telah memiliki banyak jaringan kantor di Indonesia. Sebut saja, Bank CIMB Niaga yang memiliki 968 jaringan, BII 426 kantor, Bank Danamon 1.509 jaringan, UOB Buana sebanyak 215 cabang, dan OCBC NISP 334 cabang. CIMB Niaga bahkan mencanangkan visi menjadi perusahaan ASEAN terkemuka dengan misi menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia, dengan kinerja unggul di kawasan ASEAN dan mendukung percepatan integrasi ASEAN.
Sedangkan di Indonesia, Bank Mandiri sebagai bank terbesar dipersulit untuk membuka cabang di Malaysia. Selama lima tahun izin prosesnya telah diajukan, namun tidak ditanggapi.
Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE-UI, Telisa Aulia Falianty, mengatakan, pemerintah dan DPR perlu mendorong adanya wakil bank asal Indonesia yang bisa masuk kategori QAB, dengan memperbesar modal bank BUMN agar bisa bersaing dengan bank-bank regional. Dengan modal yang dimiliki saat ini sebesar Rp 93 triliun, Bank Mandiri membutuhkan sedikit modal lagi untuk bisa masuk kategori QAB dan menjadi wakil Indonesia.
"Dengan adanya PMN, Bank Mandiri bisa menjadi bank regional yang besar di Asia Tenggara," kata Telisa dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (29/1).
Telisa menuturkan, dipilihnya Bank Mandiri untuk mendapatkan PMN lebih karena pertimbangan aset yang terbesar.
Sementara, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, mengatakan, alokasi PMN untuk Bank Mandiri sebesar Rp 5,6 triliun masih terlalu sedikit untuk menjadikannya QAB. Andreas menilai pemerintah juga perlu mewujudkan konsolidasi antar-bank BUMN, agar Indonesia bisa memiliki bank berskala besar yang ukurannya mendekati Maybank.
"Jadi poinnya bagaimana arah pengembangan bank yang dimiliki pemerintah itu untuk menghadapi MEA. Kita harus betul-betul bisa memiliki bank regional yang kuat, itu yang kita perlukan. Kalau hanya Rp 9 triliun (rights issue), itu sangat kurang untuk menjadikan Bank Mandiri sebagai QAB," terang dia.
Senada juga dikatakan oleh anggota DPR, Ecky Muharram, dari Fraksi PKS. Menurut dia, Indonesia harus mempunyai bank BUMN yang kuat.
"Artinya, tidak cukup hanya dengan menyuntik modal, harus ada beberapa
mapping yang serupa. Misal Bank Mandiri dengan BNI kan serupa nasabah dan pangsa pasarnya. Itu harus dikonsolidasikan," terangnya.
[ald]
