Lebih dari 70 Persen Keluhkan Harga Sembako, Lapangan Kerja dan Biaya Pendidikan

Permasalahan harga kebutuhan pokok merupakan salah satu poin mengecewakan dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Hal ini terungkap dalam survei pendapat masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-JK yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM).

Dalam rilis yang dikirimkan Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel, dan diterima redaksi beberapa saat lalu, disebutkan bahwa survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.250 responden di 33 provinsi pada 13-26 Januari  2015. Margin of error survei itu kurang lebih 1,21  persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam temuan menunjukkan, mayoritas responden atau 68,7 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja 100 hari pemerintahan. Sebanyak 26,4 persen responden menyatakan puas dan 4,9 persen  tidak tahu

Dalam temuan survei itu juga, sebanyak 87,7 persen responden diketahui mengeluhkan tingginya harga bahan-bahan pokok. Sisanya, sebanyak 12,3 persen berpendapat biasa-biasa saja.

Dari survei itu dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak punya konsep dan aplikasi ekonomi yang jelas untuk menekan inflansi dalam jangka pendek, serta menunjukan ketidakmampuan tim ekonomi Jokowi.

Temuan survei juga menunjukkan cukup tingginya keluhan angkatan kerja baru, atau masyarakat yang mencari pekerjaan mengeluhkan kesulitan mencari lapangan kerja. Persentase responden untuk kasus ini hingga 71,8 persen

Dalam temuan survei, hampir 73,8 persen masyarakat juga mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan.

"Dalam dan hingga 100 hari pemerintahan Jokowi-JK banyak sekali masyarakat belum menerima Kucuran dana Kartu Indonesia Pintar yang dijanjikan oleh Jokowi," ujar Fahmi. [ald]