Berita

razman

Presiden Harus Tolak Rekomendasi Tim Independen

KAMIS, 29 JANUARI 2015 | 10:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden Joko Widodo harus menolak rekomendasi dari Tim Independen. Karena tim tersebut tidak diakui, apalagi tidak ada dasar pembentukannya.

Demikian disampaikan pengacara Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini (Kamis, 29/1).

"Ini berbahaya. Presiden harus menolak. Presiden harus meminta pertimbangan dari lembaga-lembaga formal. Saya bukan tidak menghargai tokoh-tokoh itu," tegasnya.


Salah satu dari lima rekomendasi tersebut adalah menyarankan Presiden tidak melantik Komjen BG sebagai Kapolri karena tersangkut kasus hukum. (Baca: Inilah 5 Poin Usulan Tim Independen ke Jokowi)

Dia mengingatkan, Presiden punya lembaga resmi yang berfungsi untuk memberikan masukan dan pertimbangan, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

"Wantimpres institusi yang resmi, formal, dan konstitusional. Itu sudah ada sejak Presiden Soeharto. Dulu namanya DPA (Dewan Pertimbangan Agung), sekarang menjadi Wantimpres. Presiden wajib meminta dan mendengar saran mereka," ungkapnya.

Dia yakin, Wantimpres sudah menyampaikan pertimbangan ke Presiden Jokowi. "Tapi Wantimpres tidak mau ekspos keluar," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya