Berita

razman

Presiden Harus Tolak Rekomendasi Tim Independen

KAMIS, 29 JANUARI 2015 | 10:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden Joko Widodo harus menolak rekomendasi dari Tim Independen. Karena tim tersebut tidak diakui, apalagi tidak ada dasar pembentukannya.

Demikian disampaikan pengacara Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini (Kamis, 29/1).

"Ini berbahaya. Presiden harus menolak. Presiden harus meminta pertimbangan dari lembaga-lembaga formal. Saya bukan tidak menghargai tokoh-tokoh itu," tegasnya.

Salah satu dari lima rekomendasi tersebut adalah menyarankan Presiden tidak melantik Komjen BG sebagai Kapolri karena tersangkut kasus hukum. (Baca: Inilah 5 Poin Usulan Tim Independen ke Jokowi)

Dia mengingatkan, Presiden punya lembaga resmi yang berfungsi untuk memberikan masukan dan pertimbangan, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

"Wantimpres institusi yang resmi, formal, dan konstitusional. Itu sudah ada sejak Presiden Soeharto. Dulu namanya DPA (Dewan Pertimbangan Agung), sekarang menjadi Wantimpres. Presiden wajib meminta dan mendengar saran mereka," ungkapnya.

Dia yakin, Wantimpres sudah menyampaikan pertimbangan ke Presiden Jokowi. "Tapi Wantimpres tidak mau ekspos keluar," tandasnya. [zul]

Populer

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

Indonesia Vs Bahrain Imbang 2-2, Kepemimpinan Wasit Menuai Kontroversi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:59

Mantan Kepala Bakamla Angkat Bicara soal Polemik Coast Guard

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:41

UPDATE

BI Salurkan Insentif Likuiditas Rp256,5 Triliun untuk Perbankan hingga Oktober 2024

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:44

Menteri AHY Resmikan Spartan Command Center

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:32

Menanti Perubahan Lewat Kabinet Kolaboratif Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:19

Lakukan Ekspansi Bisnis Petrosea Alokasikan Belanja Modal 400 juta Dolar AS

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:04

Jokowi Minta Maaf dan Pamit

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:58

IMF: China Tidak Bisa Lagi Andalkan Ekspor untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:50

Prabowo-Gibran Harus Manfaatkan Bonus Demografi untuk Sejahterakan Rakyat

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:33

Harga Emas Antam Naik Gila-gilaan, Capai Rekor Tertinggi Lagi

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:21

Kemenag Minta Hari Santri Tidak Jadi Momen Seremoni Belaka

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:13

Soal Kehadiran Budi Gunawan di Acara Pembekalan Calon Menteri Prabowo, Ini Penjelasan PDIP

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:54

Selengkapnya