Berita

razman

Presiden Harus Tolak Rekomendasi Tim Independen

KAMIS, 29 JANUARI 2015 | 10:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden Joko Widodo harus menolak rekomendasi dari Tim Independen. Karena tim tersebut tidak diakui, apalagi tidak ada dasar pembentukannya.

Demikian disampaikan pengacara Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini (Kamis, 29/1).

"Ini berbahaya. Presiden harus menolak. Presiden harus meminta pertimbangan dari lembaga-lembaga formal. Saya bukan tidak menghargai tokoh-tokoh itu," tegasnya.


Salah satu dari lima rekomendasi tersebut adalah menyarankan Presiden tidak melantik Komjen BG sebagai Kapolri karena tersangkut kasus hukum. (Baca: Inilah 5 Poin Usulan Tim Independen ke Jokowi)

Dia mengingatkan, Presiden punya lembaga resmi yang berfungsi untuk memberikan masukan dan pertimbangan, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres.

"Wantimpres institusi yang resmi, formal, dan konstitusional. Itu sudah ada sejak Presiden Soeharto. Dulu namanya DPA (Dewan Pertimbangan Agung), sekarang menjadi Wantimpres. Presiden wajib meminta dan mendengar saran mereka," ungkapnya.

Dia yakin, Wantimpres sudah menyampaikan pertimbangan ke Presiden Jokowi. "Tapi Wantimpres tidak mau ekspos keluar," tandasnya. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya