Langkah Presiden Joko Widodo dianggap tepat memanggil sembilan tokoh untuk meminta masukan soal pro kontra pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan dugaan kriminalisasi pimpinan KPK.
Jokowi bisa menjadikan rekomendasi tim yang dipimpin Buya Ahmad Syafii Maarif itu sebagai second opinion.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Raja Juli Antoni, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL pagi ini (Kamis, 29/1).
Dia sendiri melihat, lima rekomendasi tim tersebut sudah ideal. Karena bisa jadi
win-win solution. Pasalnya, selain meminta pelantikan Komjen Budi Gunawan dibatalkan, Tim juga merekomendasikan agar Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres penonaktifan Bambang Widjojanto sebagai Wakil Ketua KPK.
Makanya, Raja Juli Antoni mendorong Presiden Jokowi segera melaksanakan rekomendasi tersebut.
"Ini momentum politik Jokowi. Dia tidak boleh ketinggalan lagi. Hari ini dia harus keluarkan kebijakan itu, membatalkan Komjen BG dan nonaktifkan BW. Kalau
delay satu hari atau dua hari, akan masuk angin lagi," ungkapnya.
Apalagi, dia menambahkan, Jokowi bisa menjadikan rekomendasi Tim Independen itu sebagai 'bemper' apabila masih 'diganggu' oleh partai-partai koalisi pendukung atau juga lawan politiknya.
"Ini hasil dari tim independen, yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Jokowi juga bisa bilang, bagaimana marwah institusi Kepolisian kalau dipimpin tersangka," tandasnya.
[zul]
