Berita

bambang soesatyo

Tak Independen, Buya Syafii Cs Memperkeruh Kisruh Polri-KPK

KAMIS, 29 JANUARI 2015 | 06:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Masyarakat Indonesia terbelah menyikapi penetapan Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK. Demikian pula Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto (BW) yang dijerat Tim Bareskrim Polri. Masyarakat menanggapinya berdasarkan kepentingan kelompok masing-masing.

"Karena itu, Tim Independen harus konsisten menjaga independensinya agar tidak terseret arus kepentingan itu," tegas anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo pagi ini (Kamis, 29/1).

Menurutnya, Tim Independen yang dipimpin Buya Syafii Maarif tersebut seharusnya fokus pada pengumpulan data dan fakta kasus, serta cermat mempelajari data dan fakta-fakta itu. Tim Independen diharapkan proporsional dan jernih saat merumuskan masukan atau rekomendasi untuk Presiden.


"Tak kalah pentingnya adalah kemampuan semua anggota Tim Independen menahan diri untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan tendensius dan memihak yang bisa memperkeruh suasana," katanya mengingatkan.

Di tengah kemelut yang melanda Polri dan KPK, sambung Sekretaris Fraksi Golkar ini, esensi kebijakan Presiden adalah menjaga kehormatan dan wibawa institusi Polri dan KPK. Karena negara butuh Polri dan KPK yang solid, baik ke dalam maupun ke luar.
 
"Presiden tidak mungkin menempuh kebijakan atau langkah yang akan meruntuhkan moral seluruh satuan kerja di tubuh Polri maupun semua satuan kerja di tubuh KPK. Esensi kebijakan Presiden inilah yang seharusnya menjadi landasan kerja Tim Independen," ucapnya.
 
Karena itu, cukup membingungkan dan mengejutkan ketika Tim Independen membuat pernyataan-pernyataan yang tendensius, baik terkait posisi BG maupun BW. Dari pernyataan-pernyataan itu, terlihat bahwa Tim independen sudah terseret arus kepentingan.
 
"Sebab, setahu saya, Tim Independen baru mulai bekerja Selasa (27/1). Tetapi, Rabu (28/7) kemarin, sudah membuat pernyataan tendensius, dan cenderung memihak," ucapnya. (Baca: Inilah 5 Poin Usulan Tim Independen ke Jokowi)

Makanya timbul pertanyaan, apakah pernyataan-pernyataan itu yang menjadi rekomendasi tim kepada presiden? Padahal, belum jelas benar apakah Tim Independen sudah memegang dokumen kasus, mendatangi pihak-pihak terkait, maupun mendengar penjelasan dari pihak-pihak yang relevan dengan dua kasus itu.

"Situasi terkini sudah sangat keruh. Publik berharap, Tim Independen yang sejatinya hanya memberi rekomendasi kepada Presiden, tidak memperuncing masalah dengan pernyataan-pernyataan yang tidak relevan dengan fungsi tim," demikian Bambang Soesatyo. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya