Berita

bambang soesatyo

Tak Independen, Buya Syafii Cs Memperkeruh Kisruh Polri-KPK

KAMIS, 29 JANUARI 2015 | 06:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Masyarakat Indonesia terbelah menyikapi penetapan Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh KPK. Demikian pula Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto (BW) yang dijerat Tim Bareskrim Polri. Masyarakat menanggapinya berdasarkan kepentingan kelompok masing-masing.

"Karena itu, Tim Independen harus konsisten menjaga independensinya agar tidak terseret arus kepentingan itu," tegas anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo pagi ini (Kamis, 29/1).

Menurutnya, Tim Independen yang dipimpin Buya Syafii Maarif tersebut seharusnya fokus pada pengumpulan data dan fakta kasus, serta cermat mempelajari data dan fakta-fakta itu. Tim Independen diharapkan proporsional dan jernih saat merumuskan masukan atau rekomendasi untuk Presiden.


"Tak kalah pentingnya adalah kemampuan semua anggota Tim Independen menahan diri untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan tendensius dan memihak yang bisa memperkeruh suasana," katanya mengingatkan.

Di tengah kemelut yang melanda Polri dan KPK, sambung Sekretaris Fraksi Golkar ini, esensi kebijakan Presiden adalah menjaga kehormatan dan wibawa institusi Polri dan KPK. Karena negara butuh Polri dan KPK yang solid, baik ke dalam maupun ke luar.
 
"Presiden tidak mungkin menempuh kebijakan atau langkah yang akan meruntuhkan moral seluruh satuan kerja di tubuh Polri maupun semua satuan kerja di tubuh KPK. Esensi kebijakan Presiden inilah yang seharusnya menjadi landasan kerja Tim Independen," ucapnya.
 
Karena itu, cukup membingungkan dan mengejutkan ketika Tim Independen membuat pernyataan-pernyataan yang tendensius, baik terkait posisi BG maupun BW. Dari pernyataan-pernyataan itu, terlihat bahwa Tim independen sudah terseret arus kepentingan.
 
"Sebab, setahu saya, Tim Independen baru mulai bekerja Selasa (27/1). Tetapi, Rabu (28/7) kemarin, sudah membuat pernyataan tendensius, dan cenderung memihak," ucapnya. (Baca: Inilah 5 Poin Usulan Tim Independen ke Jokowi)

Makanya timbul pertanyaan, apakah pernyataan-pernyataan itu yang menjadi rekomendasi tim kepada presiden? Padahal, belum jelas benar apakah Tim Independen sudah memegang dokumen kasus, mendatangi pihak-pihak terkait, maupun mendengar penjelasan dari pihak-pihak yang relevan dengan dua kasus itu.

"Situasi terkini sudah sangat keruh. Publik berharap, Tim Independen yang sejatinya hanya memberi rekomendasi kepada Presiden, tidak memperuncing masalah dengan pernyataan-pernyataan yang tidak relevan dengan fungsi tim," demikian Bambang Soesatyo. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya