Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Mbak Rachma: Wantimpres Tidak Independen, Tidak Layak Nasihati Presiden

RABU, 28 JANUARI 2015 | 10:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebelum bisa memberikan nasihat kepada Presiden Joko Widodo, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) harus memastikan lebih dulu dirinya bebas dari kepentingan partai politik, pengusaha maupun lembaga swadaya masyarakat.

"Apakah Wantimpres sekarang betul independen? Tidak lagi merangkap jabatan jadi orang partai? Tidak jadi pengusaha dan konon juga ada bos judinya? Tidak jadi anggota atau pimpinan LSM?" kata politisi senior yang juga mantan angggota Wantimpres, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Rabu (28/1).

Menurut Mbak Rachma, demikian ia biasa disapa, Wantimpres harus memenuhi lebih dulu "prosedur tetap" independensi tanpa muatan kepentingan lain sebelum memberi nasihat kepada presiden. Hanya dengan demikianlah independensinya terjamin.


Namun ia pesimis, karena faktanya adalah lima dari sembilan anggota Wantimpres sekarang berasal dari partai pendukung pemerintah. Kalau sudah begitu, tak pantas Wantimpres memberikan nasihat kepada presiden terkait masalah nasional, termasuk soal ricuh KPK Vs Polri.

Apalagi, lanjut dia, tragedi KPK Vs Polri bermula dari keinginan kuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mendesak Presiden Joko Widodo menjadikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Setelah itu partai-partai pendukung lain kompak menyerukan dukungannya. Padahal jelas sejak awal Budi Gunawan direkomendasikan KPK untuk tidak dipilih sebagai pejabat negara.

"Berbicara masalah ricuh KPK dan Polri, apa bisa lepas dari kepentingan partainya? Padahal penunjukan Budi Gunawan jadi calon Kapolri tidak bisa terlepas dari keinginan pribadi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri," ungkap Mbak Rachma.

"Nasihat macam apa diharapkan oleh presiden dengan komposisi penasihatnya dari partai? Bisakah Jokowi tidak tunduk oleh tekanan Mega yang notabene juga punya masalah skandal BLBI?" tambahnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya