Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Mbak Rachma: Wantimpres Tidak Independen, Tidak Layak Nasihati Presiden

RABU, 28 JANUARI 2015 | 10:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebelum bisa memberikan nasihat kepada Presiden Joko Widodo, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) harus memastikan lebih dulu dirinya bebas dari kepentingan partai politik, pengusaha maupun lembaga swadaya masyarakat.

"Apakah Wantimpres sekarang betul independen? Tidak lagi merangkap jabatan jadi orang partai? Tidak jadi pengusaha dan konon juga ada bos judinya? Tidak jadi anggota atau pimpinan LSM?" kata politisi senior yang juga mantan angggota Wantimpres, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Rabu (28/1).

Menurut Mbak Rachma, demikian ia biasa disapa, Wantimpres harus memenuhi lebih dulu "prosedur tetap" independensi tanpa muatan kepentingan lain sebelum memberi nasihat kepada presiden. Hanya dengan demikianlah independensinya terjamin.


Namun ia pesimis, karena faktanya adalah lima dari sembilan anggota Wantimpres sekarang berasal dari partai pendukung pemerintah. Kalau sudah begitu, tak pantas Wantimpres memberikan nasihat kepada presiden terkait masalah nasional, termasuk soal ricuh KPK Vs Polri.

Apalagi, lanjut dia, tragedi KPK Vs Polri bermula dari keinginan kuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mendesak Presiden Joko Widodo menjadikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Setelah itu partai-partai pendukung lain kompak menyerukan dukungannya. Padahal jelas sejak awal Budi Gunawan direkomendasikan KPK untuk tidak dipilih sebagai pejabat negara.

"Berbicara masalah ricuh KPK dan Polri, apa bisa lepas dari kepentingan partainya? Padahal penunjukan Budi Gunawan jadi calon Kapolri tidak bisa terlepas dari keinginan pribadi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri," ungkap Mbak Rachma.

"Nasihat macam apa diharapkan oleh presiden dengan komposisi penasihatnya dari partai? Bisakah Jokowi tidak tunduk oleh tekanan Mega yang notabene juga punya masalah skandal BLBI?" tambahnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya