Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Mbak Rachma: Wantimpres Tidak Independen, Tidak Layak Nasihati Presiden

RABU, 28 JANUARI 2015 | 10:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebelum bisa memberikan nasihat kepada Presiden Joko Widodo, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) harus memastikan lebih dulu dirinya bebas dari kepentingan partai politik, pengusaha maupun lembaga swadaya masyarakat.

"Apakah Wantimpres sekarang betul independen? Tidak lagi merangkap jabatan jadi orang partai? Tidak jadi pengusaha dan konon juga ada bos judinya? Tidak jadi anggota atau pimpinan LSM?" kata politisi senior yang juga mantan angggota Wantimpres, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Rabu (28/1).

Menurut Mbak Rachma, demikian ia biasa disapa, Wantimpres harus memenuhi lebih dulu "prosedur tetap" independensi tanpa muatan kepentingan lain sebelum memberi nasihat kepada presiden. Hanya dengan demikianlah independensinya terjamin.


Namun ia pesimis, karena faktanya adalah lima dari sembilan anggota Wantimpres sekarang berasal dari partai pendukung pemerintah. Kalau sudah begitu, tak pantas Wantimpres memberikan nasihat kepada presiden terkait masalah nasional, termasuk soal ricuh KPK Vs Polri.

Apalagi, lanjut dia, tragedi KPK Vs Polri bermula dari keinginan kuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mendesak Presiden Joko Widodo menjadikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Setelah itu partai-partai pendukung lain kompak menyerukan dukungannya. Padahal jelas sejak awal Budi Gunawan direkomendasikan KPK untuk tidak dipilih sebagai pejabat negara.

"Berbicara masalah ricuh KPK dan Polri, apa bisa lepas dari kepentingan partainya? Padahal penunjukan Budi Gunawan jadi calon Kapolri tidak bisa terlepas dari keinginan pribadi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri," ungkap Mbak Rachma.

"Nasihat macam apa diharapkan oleh presiden dengan komposisi penasihatnya dari partai? Bisakah Jokowi tidak tunduk oleh tekanan Mega yang notabene juga punya masalah skandal BLBI?" tambahnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya