Produk-produk buatan pengusaha desa dan industri berbasis desa harus mampu bersaing di pasar domestik maupun regional bahkan global.
Jangan sampai rakyat, terutama yang tinggal di desa, hanya menjadi konsumen pada saat Indonesia memasuki pasar bebas Asia Tenggara seiring dengan akan berlakunya kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 ini.
"Untuk itu, para pelaku usaha dan industri di desa yang rata-rata merupakan usaha dan industri kecil menengah (UKM/IKM) akan ditingkatkan daya saingnya," tegas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar dalam keterangannya (Selasa, 27/1).
"Termasuk mengatasi berbagai kendala UKM/IKM desa yang selama ini terjadi. Seperti lemahnya permodalan, pemasaran, teknologi dan sumber daya manusia," sambungnya.
Dia mengungkapkan, berbagai kendala tersebut akan diatasi melalui bantuan program pelatihan kewirausahaan, manajemen, pemasaran, teknik produksi modern, teknis pengemasan modern, bantuan peralatan, modal usaha.
Seperti produk kerajinan yang banyak dihasilkan oleh industri rumahan di desa. Selama ini, karena kemasannya kurang menarik, akhirnya hanya bisa dijual di desa dengan harga murah pula. "Tapi setelah dikemas dengan kemasan modern yang menarik, produk tersebut dapat diekspor dengan harga tiga kali lipat," tutur Menteri Marwan.
Mengenai sumber dana program dan bantuan untuk UKM/IKM desa tersebut, dapat dibiayai dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang peruntukannya ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
"Disinilah pentingnya setiap desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena melalui BUMDes ini dana desa dapat dikelola secara produktif untuk menggerakkan ekonomi desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," demikian Menteri Marwan.
[zul]
