Berita

tb hasanuddin

Politik

TB Hasanuddin: Demi Keselamatan Negara, Kader PDIP Harus Dukung Apapun Keputusan Jokowi

SELASA, 27 JANUARI 2015 | 08:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para kader PDI Perjuangan diminta untuk menahan diri dalam menyikapi situasi akhir-akhir ini, terutama di tengah konflik panjang antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

"Khusus untuk kader PDIP dengan hormat saya mengimbau agar dapat  menahan diri. Pernyataan-pernyataan yang tidak pada tempatnya sebaiknya dikontrol dan dikendalikan," seru politisi PDIP, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, dalam pernyataan kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Selasa, 27/1).

Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini meminta para kader partai kembali ke fatsun awal seperti yang disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan pada tanggal 11 Januari 2015.


"Di mana ibu ketua umum secara tegas mengatakan bahwa PDI Perjuangan harus mendukung penuh presiden yang didukung PDI Perjuangan yaitu presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," tegas politisi yang biasa disapa Kang TB ini.

Menurut dia, tidak ada pilihan lain demi keselamatan negara, apapun yang diputuskan Presiden Jokowi wajib didukung sepenuhnya oleh kader-kader PDIP.  

"Saat ini loyalitas kader sedang diuji, apakah kita tetap setia pada keputusan dan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri? Jadi keputusan apapun nanti yang akan diambil oleh Presiden Jokowi, seluruh kader agar dapat memahaminya dan mendukung sepenuhnya dengan ikhlas demi keselamatan negara," ujarnya.

Dan kepada para pejabat tinggi negara, Kang TB mengimbau agar lebih arif, dewasa, dan bersikap negarawan dalam membuat pernyataan-pernyataan.

"Jangan justru sebaliknya memperuncing atau memperkeruh suasana dan kontraproduktif terhadap pemerintahan Jokowi. Mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah bangsa ini dengan arif dan bijak," pungkasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya