Berita

tb hasanuddin

Politik

TB Hasanuddin: Demi Keselamatan Negara, Kader PDIP Harus Dukung Apapun Keputusan Jokowi

SELASA, 27 JANUARI 2015 | 08:50 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para kader PDI Perjuangan diminta untuk menahan diri dalam menyikapi situasi akhir-akhir ini, terutama di tengah konflik panjang antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

"Khusus untuk kader PDIP dengan hormat saya mengimbau agar dapat  menahan diri. Pernyataan-pernyataan yang tidak pada tempatnya sebaiknya dikontrol dan dikendalikan," seru politisi PDIP, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, dalam pernyataan kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Selasa, 27/1).

Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini meminta para kader partai kembali ke fatsun awal seperti yang disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan pada tanggal 11 Januari 2015.


"Di mana ibu ketua umum secara tegas mengatakan bahwa PDI Perjuangan harus mendukung penuh presiden yang didukung PDI Perjuangan yaitu presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," tegas politisi yang biasa disapa Kang TB ini.

Menurut dia, tidak ada pilihan lain demi keselamatan negara, apapun yang diputuskan Presiden Jokowi wajib didukung sepenuhnya oleh kader-kader PDIP.  

"Saat ini loyalitas kader sedang diuji, apakah kita tetap setia pada keputusan dan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri? Jadi keputusan apapun nanti yang akan diambil oleh Presiden Jokowi, seluruh kader agar dapat memahaminya dan mendukung sepenuhnya dengan ikhlas demi keselamatan negara," ujarnya.

Dan kepada para pejabat tinggi negara, Kang TB mengimbau agar lebih arif, dewasa, dan bersikap negarawan dalam membuat pernyataan-pernyataan.

"Jangan justru sebaliknya memperuncing atau memperkeruh suasana dan kontraproduktif terhadap pemerintahan Jokowi. Mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah bangsa ini dengan arif dan bijak," pungkasnya. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya