Rencana penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah perusahaan BUMN, khususnya PT Bank Mandiri Tbk, dinilai positif dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Namun alokasi PMN sebesar Rp 48 triliun untuk 35 BUMN masih perlu dikaji karena dinilai rawan penyimpangan.
Pengamat perbankan, David Sumual, mengatakan, pada dasarnya PMN bertujuan baik, dilakukan agar perusahaan BUMN dapat aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur dalam mendorong perekonomian nasional.
Lagipula, kata dia kepada wartawan, khusus Bank Mandiri memang perlu modal besar untuk mendorong kredit ke sektor infrastruktur.
Menurut David, pembiayaan infrastruktur nanti juga harus didukung oleh perusahaan BUMN yang lain, khususnya yang terlibat langsung dalam proses pembangunan infrastruktur.
"Misalnya kreditnya untuk membangun pelabuhan, harus dilihat apakah pelabuhan tersebut nantinya menjanjikan untuk ekonomi dan ke depan. Jangan sampai jadi kredit macet," katanya,
Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, mengatakan, saat ini Komisi XI masih membahas mengenai suntikan PMN untuk perusahaan BUMN, khususnya Bank Mandiri.
"Rencananya kami bersama Menteri BUMN akan membahas hal ini," ujarnya.
Hendrawan menilai, selain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, PMN tersebut juga dimaksudkan sebagai langkah awal guna mendorong Bank Mandiri menjadi Regional Bank Champion di Asia Tenggara.
Hendrawan menambahkan, pemberian modal sebesar Rp 5,6 triliun tersebut masih terlalu sedikit.
"Dengan suntikan modal itu, bank memiliki modal yang lebih besar untuk mendukung pembanguan infrastruktur,†katanya.
Sebelumnya, manajemen Bank Mandiri menyatakan, kapasitas perbankan nasional dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur sangat terbatas, mengingat per November 2014 total dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional mencapai Rp 3.930 triliun, sedangkan kredit yang disalurkan sebesar Rp 3.626 triliun atau dana yang tersedia hanya sebesar Rp 304 triliun. Padahal, setidaknya dibutuhkan dana minimal Rp 1.000 triliun per tahun untuk mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur di negara berkembang seperti Indonesia.
Melalui skenario rights issue, pemerintah hanya memberikan PMN sebesar Rp 5,6 triliun, namun perolehan laba Bank Mandiri pada 2020 diproyeksikan bisa mencapai Rp 51,7 triliun. Sedangkan tanpa rights issue, perolehan labanya hanya Rp 47,2 triliun.
Bila menggelar rights issue, Mandiri juga memproyeksikan pada 2020, penyaluran kredit Mandiri bisa mencapai Rp 1.516 triliun, DPK sebesar Rp 1.741 triliun, dan total aset tembus Rp 2.003 triliun. Namun, jika tidak menggelar rights issue, Mandiri hanya dapat menyalurkan kredit sebesar Rp 1.352 triliun, penghimpunan DPK sebesar Rp 1.597 triliun, dan total aset Rp 1.844 triliun.
Khusus tahun ini, Bank Mandiri menargetkan penyaluran kredit pada 2015 bisa mencapai Rp 635 triliun, namun tanpa rights issue penyaluran kreditnya hanya sebesar Rp 561 triliun. Sedangkan aset perseroan akan mencapai Rp 903 triliun dan tanpa rights issue sebesar Rp 828 triliun. Perolehan laba bersih perseroan juga akan lebih tinggi bila menggelar rights issue, yakni mencapai Rp 21,2 triliun dibandingkan tanpa ada rights issue, yakni sebesar Rp 20,2 triliun.
[ald]
