Mahasiswa dan puluhan organisasi aktivis lain yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) menyerukan "aksi nasional" memperingati 100 Hari Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Dalam undangan yang diterima redaksi beberapa saat lalu, PPRI melibatkan organisasi buruh, rakyat miskin dan dosen-dosen progresif dalam Siaran Pers Evaluasi 100 Hari Jokowi-JK,
"Siaran Pers dengan Tema 'Jokowi-JK Rezim Neolib, Gagal Beri Kepastian Kesejahteraan kepada Rakyat, Jokowi-JK Bukan Kita'," demikian tertulis dalam udangan yang diterima redaksi dari Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra.
Kalau tak ada aral melintang, jumpa pers menjelang demonstrasi akbar ini akan diadakan di LBH Jakarta pada siang hari ini.
Akhir-akhir ini, berbagai kritik tajam kepada pemerintahan Jokowi-JK terkait kinerja jelang 100 hari pemerintahan dilontarkan para aktivis LSM dan analis politik.
Analis politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK banyak melahirkan blunder. Hal ini sebagai akibat dari komunikasi dan koordinasi yang buruk dengan kementerian.
"Menjelang 100 hari pemerintahan, ternyata Jokowi-JK tak sesuai harapan publik selama ini. Sangat mengecewakan," kata Asep, Rabu (21/1).
Jelang 100 hari ini, lanjut Asep, komitmen Jokowi-JK untuk membangun pemerintahan yang bersih patut diragukan. Bahkan nampak sekali, dalam menyusun kabinet, termasuk Jaksa Agung, Jokowi berada dalam kendali partai politik pendukungnya di Pilpres.
Sementara, Direktur Eksekutif Imparsial, Poengki Indarti, menyesalkan pemerintahan Jokowi yang sudah melumuri tangannya sendiri dengan darah di hari ke 91-nya. Hal ini dikatakan Poengki, terkait pelaksanaan hukuman mati enam terpidana kasus narkoba pada Minggu (18/1).
Dalam pandangannya, hukuman mati yang dijalankan di Indonesia menurut hanyalah sebagai alat penguasa untuk mencari panggung menjelang pemilu. Presiden SBY juga pernah memerintahkan hukuman mati di tahun 2008 dan 2013 atau setahun sebelum Pemilu digelar.
[ald]
