Berita

Hukum

Jokowi Tak Perlu Bentuk Tim, Sebaiknya Langsung Action

MINGGU, 25 JANUARI 2015 | 22:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan sikapnya di Istana Negara, Jakarta, malam ini (Minggu, 25/1) terkait kemelut yang melanda antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian.

Sebelumnya, pada Jumat kemarin di Istana Bogor, Jokowi juga sudah memberikan pernyataan resminya.

Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meskipun pernyataan Jokowi malam ini masih pada tataran 'high context', khas orang Solo, tetapi pesan simbolik dan substansinya secara politik terang.


"Statement Jokowi malam ini setidaknya menunjukkan simbol komitmen Jokowi untuk mengawal KPK, sekaligus perlawanan Jokowi terhadap intervensi penguasa partai pendukung," jelas Dahnil sesaat lalu.

"Tinggal masyarakat menunggu kebijakan terang dan tegas Jokowi, serta komitmen jangka panjang beliau untuk tampil sebagai Presiden yang independent dan mampu membebaskan diri dari intervensi pihak lain," sambung Dahnil, yang juga terlibat aktif dalam gerakan "Save KPK" ini.

Terlebih tokoh-tokoh yang diundang Jokowi malam ini, memiliki keberpihakan jelas terhadap KPK. Bahkan mereka, sambung Dahnil adalah tokoh-tokoh yang kemaren disebut Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjiatno sebagai "rakyat yang nggak jelas".

"(Tapi) Presiden tak perlu buat tim-tim. Dia bisa langsung membuat kebijakan yang terang berkaitan dengan tindakan kriminalisasi yang dilakukan Polri terhadap (Wakil Ketua KPK) Bambang Widjajanto," demikian inisiator gerakan "Berjamaah Melawan Korupsi" ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya