Berita

Politik

Aliansi Dosen Hukum: Hentikan Penyidikan BW dan Batalkan Pencalonan BG!

SABTU, 24 JANUARI 2015 | 15:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Penetapan tersangka atas Bambang Widjojanto (BW) oleh penyidik Bareskrim Polri merupakan tindakan kriminalisasi.  

Hal itu yang disimpulkan para Dosen Hukum yang tergabung dalam Forum Pengajar dan Peneliti Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Serikat Pengajar HAM Indonesia, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia dan Aliansi Dosen Tolak Kriminalisasi KPK.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima email redaksi, para akademisi ini meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhenti melakukan kriminalisasi terhadap lembaga yang mengupayakan pemberantasan korupsi dan tatakelola (good governance), baik lembaga negara termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun forum komunitas.


"Institusi penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana harus bertindak berdasarkan prinsip negara berdasarkan hukum dan hak asasi manusia," seru mereka.

Mereka menuntut Kepolisian segera menghentikan proses penyidikan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, yang sarat nuansa politis dan segera menyelidiki pelanggaran etik dalam proses penyidikan tersebut serta mengumumkan hasilnya kepada publik.

Para dosen juga mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Kapolri (Komjen Budi Gunawan alias BG) yang diduga atau patut diduga memiliki cacat etika, dan segera mengusulkan calon Kapolri yang lebih berintegritas.

"Masyarakat luas mengawasi secara seksama proses penegakan hukum terkait pemberantasn korupsi, merawat budaya dan semangat anti korupsi, dan menjaga KPK dan institusi penegakan lainnya agar dapat menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal," tulis mereka.

Seperti tertera dalam rilis, para dosen yang menyatakan sikap antara lain : Dr. Herlambang P Wiratraman, SH., MA (FH Univ. Airlangga), Prof Dr. SulistyowatiIrianto (FH Univ. Indonesia), Fachrizal Afandi, SH., MH (FH Univ. Brawijaya), Prof. TopoSantoso, Ph.D(FH Univ. Indonesia), Muktiono, SH., M.Phil (FH Univ. Brawijaya), Manunggal K Wardaya, SH., LLM (FH Univ. JendralS oedirman), Lucky Raspati., SH., MH (FH Univ. Andalas), Siti Aminah, SH. (ILRC).

Kemudian, Joeni Arianto Kurniawan, SH., MA (FH Univ. Airlangga), Tahegga Primananda Alfath, SH., MH (FH Univ. Narotama), Erna DyahKusumawati, SH., LL.M (FH Univ. SebelasMaret) , AnggaraSuwahyu, SH MH (ICJR), Dr. Prija Djatmika, SH MH (FH Univ. Brawijaya), ArisHardinanto, SH., MH (FH Univ. Trunojoyo), Anugerah Rizki Akbari, SH (FH Univ. Indonesia), Bawor Purbaya, SH (HuMA) dan H.Andi Fajruddin Fatwa, SH. MHI. Dip.Lead (F Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel), dan puluhan nama lain dari berbagai universitas. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya