Berita

Politik

Aliansi Dosen Hukum: Hentikan Penyidikan BW dan Batalkan Pencalonan BG!

SABTU, 24 JANUARI 2015 | 15:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Penetapan tersangka atas Bambang Widjojanto (BW) oleh penyidik Bareskrim Polri merupakan tindakan kriminalisasi.  

Hal itu yang disimpulkan para Dosen Hukum yang tergabung dalam Forum Pengajar dan Peneliti Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Serikat Pengajar HAM Indonesia, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia dan Aliansi Dosen Tolak Kriminalisasi KPK.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima email redaksi, para akademisi ini meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhenti melakukan kriminalisasi terhadap lembaga yang mengupayakan pemberantasan korupsi dan tatakelola (good governance), baik lembaga negara termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun forum komunitas.


"Institusi penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana harus bertindak berdasarkan prinsip negara berdasarkan hukum dan hak asasi manusia," seru mereka.

Mereka menuntut Kepolisian segera menghentikan proses penyidikan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, yang sarat nuansa politis dan segera menyelidiki pelanggaran etik dalam proses penyidikan tersebut serta mengumumkan hasilnya kepada publik.

Para dosen juga mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Kapolri (Komjen Budi Gunawan alias BG) yang diduga atau patut diduga memiliki cacat etika, dan segera mengusulkan calon Kapolri yang lebih berintegritas.

"Masyarakat luas mengawasi secara seksama proses penegakan hukum terkait pemberantasn korupsi, merawat budaya dan semangat anti korupsi, dan menjaga KPK dan institusi penegakan lainnya agar dapat menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal," tulis mereka.

Seperti tertera dalam rilis, para dosen yang menyatakan sikap antara lain : Dr. Herlambang P Wiratraman, SH., MA (FH Univ. Airlangga), Prof Dr. SulistyowatiIrianto (FH Univ. Indonesia), Fachrizal Afandi, SH., MH (FH Univ. Brawijaya), Prof. TopoSantoso, Ph.D(FH Univ. Indonesia), Muktiono, SH., M.Phil (FH Univ. Brawijaya), Manunggal K Wardaya, SH., LLM (FH Univ. JendralS oedirman), Lucky Raspati., SH., MH (FH Univ. Andalas), Siti Aminah, SH. (ILRC).

Kemudian, Joeni Arianto Kurniawan, SH., MA (FH Univ. Airlangga), Tahegga Primananda Alfath, SH., MH (FH Univ. Narotama), Erna DyahKusumawati, SH., LL.M (FH Univ. SebelasMaret) , AnggaraSuwahyu, SH MH (ICJR), Dr. Prija Djatmika, SH MH (FH Univ. Brawijaya), ArisHardinanto, SH., MH (FH Univ. Trunojoyo), Anugerah Rizki Akbari, SH (FH Univ. Indonesia), Bawor Purbaya, SH (HuMA) dan H.Andi Fajruddin Fatwa, SH. MHI. Dip.Lead (F Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel), dan puluhan nama lain dari berbagai universitas. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya