Berita

dahnil (berdiri)

Jokowi Akar Masalah Penangkapan Bambang Widjojanto

JUMAT, 23 JANUARI 2015 | 13:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK adalah bagian dari upaya pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya dilakukan secara berjamaah dilakukan oleh semua elemen bangsa.

Sebagai penegak hukum, Kepolisian seharusnya bersama KPK memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Politisasi dan kriminalisasi terhadap KPK dan Kepolisian adalah tindakan fasaad (merusak) secara perlahan negeri ini, hanya demi kekuasaan mereka rela merusak negeri ini," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutan di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, (Jumat, 23/1).


Dahnil bersama ratusan aktivis antikorupsi mendatangi gedung KPK terkait penangkapan dan penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. "Kami mengajak semua anak negeri dan elemen bangsa untuk bersama-sama melawan upaya pelemahan terhadap KPK, juga Kepolisian," ungkapnya.

Dahnil juga mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan politisasi dan kriminalisasi terhadap KPK, juga kepolisian. Karena Jokowi pemimpin tertinggi negeri ini yang membawahi polisi.

"Ini bukan hanya masalah KPK dan Kepolisian, tetapi ancaman bagi eksitensi negeri ini yang seharusnya sudah akan bergerak berubah lebih baik," ucapnya.

Pelemahan itu justru perpotensi merusak nalar hukum negeri ini, dimana Jokowi yang memulai perusakannya. "Akar dari masalah ini adalah Jokowi sendiri ketika mengajukan BG (Budi Gunawan) sebagai calon Kapolri," tegasnya.  [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya