Kriminalisasi terhadap Pimpinan KPK adalah bagian dari upaya pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya dilakukan secara berjamaah dilakukan oleh semua elemen bangsa.
Sebagai penegak hukum, Kepolisian seharusnya bersama KPK memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Politisasi dan kriminalisasi terhadap KPK dan Kepolisian adalah tindakan
fasaad (merusak) secara perlahan negeri ini, hanya demi kekuasaan mereka rela merusak negeri ini," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutan di gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Kuningan, (Jumat, 23/1).
Dahnil bersama ratusan aktivis antikorupsi mendatangi gedung KPK terkait penangkapan dan penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. "Kami mengajak semua anak negeri dan elemen bangsa untuk bersama-sama melawan upaya pelemahan terhadap KPK, juga Kepolisian," ungkapnya.
Dahnil juga mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan politisasi dan kriminalisasi terhadap KPK, juga kepolisian. Karena Jokowi pemimpin tertinggi negeri ini yang membawahi polisi.
"Ini bukan hanya masalah KPK dan Kepolisian, tetapi ancaman bagi eksitensi negeri ini yang seharusnya sudah akan bergerak berubah lebih baik," ucapnya.
Pelemahan itu justru perpotensi merusak nalar hukum negeri ini, dimana Jokowi yang memulai perusakannya. "Akar dari masalah ini adalah Jokowi sendiri ketika mengajukan BG (Budi Gunawan) sebagai calon Kapolri," tegasnya.
[zul]
