Berita

endriartono sutarto (tengah)

Jenderal Tarto: Mari Kita Tunggu Langkah Apa yang Diambil Presiden

JUMAT, 23 JANUARI 2015 | 03:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komjen Budi Gunawan harus dipecat kalau memang betul bermain politik praktis dengan memuluskan langkah bakal calon wakil presiden yang satu dan menjegal yang lainnya jelang pelaksanaan Pilpres 2014 kemarin.

"Karena (tindakan tersebut, red) melanggar UU Kepolisian," tegas mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto Kamis malam (22/1).

Jenderal Tarto, demikian ia akrab disapa, menanggapi pernyataan Plt Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers yang digelar Kamis siang. Hasto menyatakan, bahwa Abraham Samad tahu bahwa yang menyebabkan dia gagal menjadi cawapres Jokowi adalah Komjen Budi Gunawan Budi Gunawan.


Namun, jawaban mengapa Budi Gunawan yang dituduh menjadi biang keladi gagalnya Samad menjadi cawapres, tidak kunjung ia dapatkan. (Baca: PDIP: Abraham Samad Yakin Budi Gunawan yang Menjegalnya Jadi Cawapres)

Meski begitu, Jenderal Tarto mendorong KPK membentuk bentuk Komite Etik untuk menguji semua yang dituduhkan Hasto terhadap Samad tersebut.  Namun, kasus hukum yang menjerat Budi Gunawan tidak boleh berhenti

"Mari kita tunggu langkah apa yang akan dilakukan Presiden terkait kemelut BG-Hasto-Samad," demikian jenderal bintang empat yang juga Ketua Tim Analisis & Advokasi KPK 2011-2012 ini lewat akun Twitter-nya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya