Berita

ilustrasi/net

Soal Konflik Lahan, DPR Minta Menteri Agraria Lebih Persuasif

KAMIS, 22 JANUARI 2015 | 22:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sidang perdana antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dengan Komisi II digelar di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, Ferry banyak menerima masukan dari nggota Komisi II terkait sengketa lahan di beberapa daerah yang menimbulkan korban masyarakat setempat. Selain itu, anggota Komisi II juga menanyakan nasib tanah adat yang disengketakan beberapa pihak untuk dijadikan perkebunan bahkan lahan industri.

Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengaku sedih mendengar kabar sengketa lahan yang terjadi di Karawang dan ‎Lampung. Dia menyampaikan beberapa masukan kepada Ferry agar bisa menyelesaikan kasus sengketa lahan tersebut dengan persuasif.


‎"Komisi II berharap Kementerian Agraria dapat memperbaiki dan mengutamakan sistem yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Menangani konflik pertanahan dengan jalur mediasi dan peradilan," ujar Rambe.

Namun, Rambe menambahkan, dalam jalur mediasi harus ada kejelasan konflik pertanahan harus tuntas sehingga konflik yang diselesaikan pengadilan benar-benar final. Selain itu, Komisi II juga meminta Kementerian Agraria mempermudah legalisasi aset pengukuran tanah.

"Mempermudah segala bentuk legalisasi aset pengukuran tanah dengan mendorong terbentuknya undang-undang tentang pertanahan sebagaimana amanat TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan 2003," jelas Rambe.

Ferry Mursyidan Baldan‎ sendiri menyambut baik masukan yang diberikan oleh Komisi II. Menurutnya, masukan tersebut menjadi vitamin atau alat motivasi pihaknya untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang tak kunjung usai.

"Bagi saya ‎itu sebuah motivasi untuk penyemangat kita memperjuangkan hak rakyat, justru kita senang mendapat masukan yang baik ini," kata Ferry.

Dia menuturkan, sesaat setelah kementeriannya dibentuk sudah melakukan apa yang diminta oleh Komisi II.

"Kami kementerian baru dibentuk, saat itulah saya sudah mengerjakan itu. Semua yang diminta Komisi II itu sudah dan sedang kami lakukan," jelas Ferry. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya