Berita

ilustrasi/net

Menteri Desa Minta Karawang Cegah Konversi Lahan Tani

RABU, 21 JANUARI 2015 | 23:04 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kabupaten Karawang dikenal sebagai daerah lumbung padi. Posisi ini penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional, sekaligus mewujudkan target pemerintahan Joko Widodo agar Indonesia bisa swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.

Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa) Marwan Jafar meminta Pemerintah Kabupaten Karawang menghindari konversi lahan tani menjadi daerah industri.

"Karawang ini penting dalam menopang ketahanan pangan nasional. Cegah terjadinya konversi lahan tani. Ini untuk menyesuaikan dengan target Presiden Jokowi agar tiga tahun ke depan Indonesia bisa swasembada pangan," ujarnya saat blusukan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (21/1).


Menurut Marwan, terdapat 40 ribu hektar sawah teknis dan 87 ribu hektar sawah non teknis di Karawang yang membuat kabupaten ini surplus beras. Jumlah tersebut harus dijaga dan tidak dikonversi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah kabupaten jangan sembarangan bikin izin ke perusahaan. Bappeda Karawang juga harus buat tata  ruang yang komprehensif agar lahan tani tidak menyusut," jelas Marwan yang didampingi Plt. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Dalam kesempatan tersebut, Marwan menggelar dialog dengan 60 kepala desa se-Karawang di kantor Kepala Desa Duren, Kecamatan Klari. Sebelumnya, dia juga blusukan ke Pasar Kosambi, Klari. Kemudian menghadiri penyerahan corporate social responsibility (CSR) dari PT Chang Shin kepada warga Desa Gintung Kerta. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya