Berita

ilustrasi

Sayap Hanura Tolak Kenaikan Harga BBM

SABTU, 22 NOVEMBER 2014 | 10:33 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) menolak kenaikan harga BBM. Karena kebijakan itu akan semakin membebani ekonomi rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum Gemura Oktasari Sabil dalam acara Pelatihan leadership dan rakernas II DPP Gemura dengan tema Redevinisi Gerakan Perubahan dengan Hati Nurani” di Grand Cempaka Jakarta kemarin (21/11).

Sebagai organisasi yang menempatkan  hati nurani sebagai  basis pergerakan, gemura kurang  sependapat  dengan kebijakan  kenaikan harga bbm yang telah diputuskan oleh pemerintah beberapa hari lalu yang telah menimbulkan gejolak dan  aksi protes  dari mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat,” tegas Oktasari seperti dikutip dari siaran persnya.


Walaupun kebijakan itu untuk memperkuat kapasitas fiskal APBN, tetapi kenaikan BBM sebesar Rp 2.000 per liter sangat membaratkan perekonomian masyarakat.
 
"Oleh kerana itu sebagai bagian dari partai pengusung, Gemura mengharapkan peran aktif  Partai Hanura  agar kebijakan-kebijakan pemerintah  ke depan  tidak menyimpang dari semangat  keberpihakan kepada masyarakat,” jelas Oktasari.

Dia pun berharap Hanura tetap mengawal kebijakan pemerintah yang positif dan seandainya kenaikan harga BBM ini ada kompensasinya, maka harus tetap dikawal dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Gemura berterimakasih kepada Wiranto yang telah membawa Hanura ke arah yang lebih maju sampai saat ini. Makanya, mereka mendukung sepenuhnya Wiranto untuk maju kembali pada periode 2015-2019. "Di tangan Wiranto lah Hanura sampai saat ini tetap ada dan mengalami peningkatan," ungkapnya.

Dalam sambutannya juga, Gemura berharap Kementerian Pemuda dan Olahhraga harus bersih dari KKN. Karena menurutnya, masih terdapat pilih kasih dalam pembinaan organisasi kepemudaan.

Hanya organisasi tertentu saja yang diberikan bantuan operasional, bahkan cenderung organisasi yang tidak aktif, kurang aktif, seperti organisasi yang hanya papan nama, namun karena kedekatan dengan pejabat di Kemenpora, mudah mendapatkan fasilitas dan bantuan dana dari kementerian.

Sementara itu Ketua Panitia kegiatan Liza mengaku sampai tiga tahun ini belum ada sama sekali bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini menunjukkan bahwa Gemura tetap independen, namun Liza melihat ada pilih kasih dan ketidak adilan dengan organisasi lainnya. Selama tiga tahun ini, Gemura Alhamdulillah tidak pernah dibantu oleh kementerian Pemuda dan Olahraga,” jelas Lisa.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Hanura Wiranto, Menteri pemberdayaan aparatur pemerintah Yuddy Chrisnandi, pengurus DPP Hanura, Organisasi underbow Hanura dan pengurus daerah Gemura seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung dari 21-22 November 2014. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya